Komite I DPD RI Sebut Perlawanan Pejuang Antikorupsi Justru Dikerahkan Oleh Sebagian Alat Negara
Anggota Komite I DPD RI, Abdul Rachman Thaha (ART) ikut angkat bicara soal pegawai KPK yang dinonaktifkan hingga Tes Wawasan Kebangsaan.
Penulis: Faryyanida Putwiliani
Editor: Gigih
Salah seorang di antaranya adalah Penyidik Senior KPK, Novel Baswedan.
ART menilai sementara Novel Baswedan dkk. menempuh jalur hukum, akan sangat baik jika masyarakat melakukan eksaminasi terhadap tes wawasan kebangsaan di KPK.
Selain itu, tokoh KPK yang dikenal berintegritas, seperti Abdullah Hehamahua dan Busyro Muqoddas bisa juga membuat surat referensi yang berisikan testimoni para pegawai KPK yang dinonaktifkan.
"Tokoh yang dikenal berintegritas, semisal Abdullah Hehamahua dan Busyro Muqoddas, bisa membuat semacam surat referensi. Yang berisikan testimoni akan jiwa nasionalisme dan profesionalisme para pegawai KPK yang tersingkir."
Baca juga: 4 Poin SK Penonaktifan 75 Pegawai KPK, Nama yang Terlampir Tak Penuhi Syarat Jadi ASN
"Silakan kita bertanya, manakah yang lebih kita percayai tes yang bermasalah atau tokoh-tokoh tadi," ujar ART.
Tak hanya itu, DPD dan DPR juga semestinya bisa memberikan hal serupa.
Serta para pimpinan dan Dewan Pengawas KPK bisa memberikan penjelasan sejujurnya tentang tes TWK tersebut.
"DPD dan DPR pun semestinya bisa melakukan hal serupa. Para pimpinan dan dewan pengawas KPK perlu diundang untuk memberikan penjelasan sejujur-jujurnya tentang tes tersebut."
"Sesuai semboyan KPK tempo dulu, Berani jujur, hebat," pungkasnya.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani)
