Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Seleksi Kepegawaian di KPK

Beny Merasa Statusnya Tidak Jelas: 'Kami 75 Orang ini Masih Ngegantung'

Beny merasa posisinya saat ini masih digantung. Sebab, setelah keluarnya SK itu, ia belum mendapat arahan lebih lanjut dari pimpinannya.

Beny Merasa Statusnya Tidak Jelas: 'Kami 75 Orang ini Masih Ngegantung'
Tribunnews.com/ Srihandriatmo Malau
Pegawai KPK Benydictus Siumlala (kanan). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik penonaktifan terhadap 75 pegawai KPK terus berlanjut. Nasib dari para pegawai itu termasuk penyidik senior Novel Baswedan, A Damanik, hingga Yudi Purnomo Harahap masih belum jelas.

Menurut Benydictus Siumlala, pegawai dari Direktorat Fungsional Dikyanmas KPK, tindakan pimpinan KPK menonaktifkan 75 pegawai melalui Surat Keputusan (SK) pimpinan KPK tertanggal 7 Mei 2021 itu tidak jelas.

"Intinya SK itu sama sekali tidak jelas. Kami diperintahkan menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung, namun tidak ada tindak lanjut. Kami ini akan dipecat, dididik, dites ulang, atau malah diputuskan melanggar kode etik, atau bagaimana? Tidak jelas," kata Beny yang merupakan satu dari 75 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam proses alih status menjadi ASN.

"Kami ini akan tidak bekerja hingga kapan? Tidak jelas juga. Sementara kalau melihat rilis resmi jubir juga tidak jelas. Kami diperintahkan menyerahkan tugas dan 'tanggung jawab' sementara dikatakan juga bahwa hak dan 'tanggung jawab' kami masih berlaku aktif," tambah dia.

Beny merasa posisinya saat ini masih digantung. Sebab, setelah keluarnya SK itu, ia belum mendapat arahan lebih lanjut dari pimpinannya.

Termasuk apakah pada Senin (17/5/2021) ini ia tetap masuk kerja atau tidak.

"Ini juga belum jelas, sampai hari ini, kami 75 orang ini masih ngegantung," kata Beny.

Beny juga menilai rilis resmi yang dikeluarkan Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri tidak jelas. Ia bingung dengan diksi 'tanggung jawab' dalam rilis tersebut.

"Sementara kalau melihat rilis resmi jubir juga tidak jelas. Kami diperintahkan menyerahkan tugas dan 'tanggung jawab', sementara dikatakan juga bahwa hak dan 'tanggung jawab' kami masih berlaku aktif. Kami diperintahkan menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung, namun tidak ada tindak lanjut," kata Beny.

Sebelumnya Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengklaim bahwa KPK tetap menjamin hak 75 pegawai yang dinyatakan tidak lolos dalam TWK.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas