Apresiasi Jokowi, Fadli Zon Usul Pembuat Soal TWK Ikuti Pendidikan P4
Fadli Zon apresiasi Jokowi terkait pernyataan 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK, usul pembuat tes ikuti pendidikan P4.
Penulis: Shella Latifa A
Editor: Daryono
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali terima apresiasi setelah mengeluarkan pernyataan soal 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Dalam pernyataannya, Jokowi tak setuju bahwa hasil TWK menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai itu.
"Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK."
"Dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," ucapnya, dikutip dari laman presiden.go.id, Senin (17/5/2021).
Baca juga: Legislator NasDem Dukung Kebijakan Jokowi Terkait 75 Pegawai KPK
Kali ini, apresiasi datang dari tokoh politikus Partai Gerindra Fadli Zon, melalui akun Twitter-nya, @FadliZon.
Fadli Zon juga mengusulkan agar pembuat soal TWK ini diberi pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).
Pendidikan P4 ini nantinya difasilitasi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Apresiasi pernyataan P @jokowi. Usul saya pembuat tes wawasan kebangsaan ini serta merta perlu ikut semacam pendidikan P4 100 jam dan sosialisasi 4 pilar difasilitasi oleh @mprgoid," tulisnya, Selasa (18/5/2021).
Baca juga: Wakil Ketua MPR: Saatnya Jokowi Undang Presiden Palestina-PM Israel Duduk Bersama
Fadli Zon pun mengusulkan yang menjadi narasumber pendidikan P4 itu, yakni dari 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK itu sendiri.
"Narasumbernya bisa diambil dari 75 pegawai," tambahnya.
Pernyataan Jokowi ini juga mendapat apresiasi dari penyidik senior KPK Novel Baswedan.
Dikatakan Novel, TWK telah membuat stigma bahwa 75 pegawai KPK termasuk dirinya, tak berkebangsaan.
Ia mengatakan, dengan adanya pernyataan Jokowi, Novel dan 74 pegawai lainnya bisa terbebas dari stigma itu.
Baca juga: Amnesty International Indonesia Kecam Peretasan Terhadap 8 Anggota ICW, Jokowi Harus Usut Kasus Ini
"Proses TWK yang dibuat Pimpinan KPK “seolah 75 pegawai KPK tidak lulus itu” membuat stigma tidak berkebangsaan/tidak Pancasilais."
