TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - MPR for Papua menggelar audiensi dengan sejumlah pejabat Sekretariat Daerah Provinsi Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat.

Pertemuan yang digelar di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V Kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (20/5/2021), dipimpin langsung oleh Ketua MPR for Papua Yorrys Raweyai.

Sementara itu, pejabat Sekretariat Daerah Provinsi Papua yang hadir yaitu Sekretaris Daerah Papua Dance Flassy, Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Umum Doren Wakerkwa, dan  Asisten Sekda Bid. Perekonomian dan Kesra Mohammad Musa’ad.

Dalam rapat audiensi itu, Sekda Papua Dance Flassy memaparkan sejumlah permasalahan dari kebijakan Otonomi Khusus di Papua.

Dance menyebut, indeks penurunan kemiskinan meningkat. Namun provinsi Papua berada di titik paling rendah dibandingkan provinsi lainnya.

Lalu masih ada sebagian masyarakat yang belum tersentuh pembangunan dan belum menjadi pelaku ekonomi di tanahnya sendiri.

"Walaupun sudah diupayakan melalui program ekonomi kerakyatan. Tingkat pendapatan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP) yang berada di kampung-kampung, sehingga migran ke kota masih rendah," kata Dance.

Selain itu, masyarakat orang asli Papua belum banyak mendapatkan peluang sebagai pelaku bisnis, walaupun sudah ada instrumen yang sudah disiapkan pemerintah yang dirintis.

"Kemenangan pemprov Papua dalam pelaksanaan otonomi khusus Papua belum optimal," ujarnya.

Permasalahan lainnya, lanjut Dance, pendidikan dan kesehatan belum optimal karena kondisi geografi Papua.

Terutama yang berada di Pegunungan Tengah dan Pulau terpencil yang sebagian besar harus dijangkau dengan transportasi udara dan laut.

Terkait pembahasan revisi UU Otsus Papua, Dance berharap masih ada pemekaran wilayah Provinsi Papua.

Menurutnya, pemekaran wilayah menjadi jalan untuk mencapai pemerataan, percepatan pertumbuhan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat.

Baca juga: Aparat Berikan Perlindungan Terhadap Tiga Teroris KKB Papua yang Menyerahkan Diri

"Kami ingin sekali untuk pemekaran provinsi wajib kita laksanakan dalam rangka percepatan pembangunan, percepatan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan pelayanan masyarakat," ucapnya.

"Ini menjadi mimpi kita untuk kemajuan bangsa dan negara, khusus pembangunan di tanah Papua," pungkasnya.

Turut hadir dalam audiensi tersebut Asisten Sekda Bid. Umum Ridwan Rumasukun, Kepala BPKAD Nus Weya, Kepala Badan Penghubung Daerah, Plt. kepala Dinas Olahraga Alexander Kapisa.