TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan investigasi terkait dugaan kebocoran data pribadi penduduk Indonesia.

Dalam keterangannya, Kominfo menyampaikan, sampel data pribadi yang beredar telah diinvestigasi sejak 20 Mei 2021.

Berdasarkan investigasi tersebut, Kominfo menemukan akun bernama Kotz menjual data pribadi di Raid Forums.

Akun Kotz merupakan pembeli dan penjual data pribadi atau reseller.

Juru Bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi, membantah isu data pribadi yang bocor sebanyak 279 juta data.

"Data sampel yang ditemukan tidak berjumlah 1 juta seperti klaim penjual, namun berjumlah 100.002 data," ujarnya, dikutip dari laman kominfo.go.id, Jumat (21/5/2021).

Baca juga: Kominfo: Fix, Data yang Bocor di Internet Memang Milik BPJS Kesehatan, Direksi Akan Dipanggil

Kominfo menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan.

Hal tersebut didasarkan pada struktur data yang terdiri dari Noka (Nomor Kartu), Kode Kantor, Data Keluarga/Data Tanggungan, dan status pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan.

Kominfo lalu melakukan berbagai langkah antisipatif untuk mencegah penyebaran data lebih luas dengan mengajukan pemutusan akses terhadap tautan untuk mengunduh data pribadi tersebut.

Dedy Permadi mengatakan, terdapat tiga tautan yang terindetifikasi yakni bayfiles.com, mega.nz, dan anonfiles.com.

"Sampai saat ini tautan di bayfiles.com dan mega.nz telah dilakukan takedown," katanya.

"Sedangkan anonfiles.com masih terus diupayakan untuk pemutusan akses segera," jelas Dedy.

Baca juga: Dugaan Data Kependudukan Bocor, Roy Suryo Sentil Badan Siber dan Sandi Negara

Kominfo Panggil Direksi BPJS Kesehatan

Kominfo melakukan pemanggilan terhadap Direksi BPJS Kesehatan sebagai pengelola data pribadi yang diduga bocor untuk proses investigasi secara lebih mendalam, Jumat (21/5/2021).

Hal itu sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Selain itu, juga sesuai Peraturan Menkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang sistem elektroniknya mengalami gangguan serius akibat kegagalan perlindungan data pribadi wajib untuk melaporkan dalam kesempatan pertama kepada Kominfo dan pihak berwenang lain.

Selain itu, PSE juga wajib untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik data pribadi bahwa terjadi kegagalan perlindungan data pribadi.

Baca juga: Bamsoet Minta Pemerintah Investigasi Dugaan Kebocoran Data 279 Juta Penduduk Indonesia

Sebelumnya, isu data penduduk Indonesia bocor ini mencuat setelah cuitan akun Twitter @ndagels, Rabu (20/5/2021) menjadi viral.

"Hayoloh kenapa ga rame ini data 279 juta penduduk indonesia bocor dan dijual dan bahkan data orang yg udah meninggal, kira - kira dari instansi mana?" tulis akun itu.

Dalam gambar yang diunggah, anggota forum dengan nama akun Kotz diduga menjual data penduduk Indonesia.

Akun tersebut menyebut telah menjual data yang berisi NIK, nomor telepon, nama, dan alamat.

Sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia itu disebutkan 20 juta di antaranya memuat foto pribadi.

Akun Twitter @ndagels lalu me-retweet akun @Br_AM yang menyebut data pribadi yang dijual online itu bersumber dari BPJS Kesehatan.

Akun itu menyebut jika dataset yang diduga data pribadi penduduk Indonesia itu dijual dengan harga 0,15 bitcoin.

Baca juga: Analis: Bocornya Data BPJS Kesehatan Bukti Lemahnya Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita terkait Data Kependudukan Bocor