TRIBUNNEWS.COM - Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dedy Permadi membenarkan soal dugaan bocornya data 279 juta penduduk peserta BPJS Kesehatan yang dijual secara online. 

Dedy menegaskan, pihak Kominfo telah melakukan pengajuan pemutusan akses atau pemblokiran terhadap situs tersebut.

"Kementerian Kominfo telah melakukan pengajuan pemutusan akses atau blokir terhadap situs yang telah saya sebutkan tadi," kata Dedy dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Kompas Tv, Jumat (21/5/2021).

Hingga Jumat (21/5/2021) dini hari tadi, terdapat dua tautan yang telah diputus aksesnya.

Baca juga: Pakar Keamanan Siber Menduga Kebocoran Data Penduduk Bermula dari Peretasan di Server BPJS

"Sampai pagi hari ini, lebih tepatnya pada dini hari tadi sudah ada dua tautan yang diputus aksesnya," sambungnya.

Diketahui sebelumnya, data 279 juta penduduk Indonesia, yang diduga merupakan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, atau BPJS Kesehatan, diduga bocor dan diperjual belikan di situs asing.

Data mencakup nomor induk kependudukan, KTP, nomor telepon, email, nama lengkap, alamat, hingga gaji.

Data tersebut dijual oleh pengguna forum di situs raidsforum.com, dan menjadi viral di media sosial.

Atas dugaan kebocoran data ini, BPJS Kesehatan memberikan tanggapan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas mengungkapkan pihaknya telah melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan apakah data yang bocor tersebut adalah benar data dari BPJS Kesehatan.

Tim khusus pun telah dikerahkan demi melacak dan menemukan sumbernya sesegera mungkin.

"Saat ini kami sedang melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan apakah data tersebut berasal dari BPJS Kesehatan atau bukan."

"Kami sudah mengerahkan tim khusus untuk sesegera mungkin melacak dan menemukan sumbernya," kata Iqbal dalam keterangannya, sebagaimana diberitakan Tribunnews.com. 

Lebih lanjut Iqbal menegaskan, BPJS Kesehatan akan konsisten dan memastikan keamanan data peserta BPJS dilindungi sebaik-baiknya.