Zudan mengatakan, Presiden RI Joko Widodo pernah menyatakan 'data is new oil'. Inti pesannya adalah, data akurat tak ubahnya kekayaan baru yang sangat berharga saat ini. Bahkan nilainya bisa lebih berharga daripada minyak.

“Tak heran, saking berharganya data, banyak pihak berupaya menjual data dengan berbagai cara, bahkan tidak peduli dengan cara ilegal sekalipun,” ujarnya.

Baca juga: Kominfo dan Direksi BPJS Kesehatan Lakukan Pertemuan Soal Kebocoran Data NIK, Ini Hasilnya

Tsunami Data

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, terkait bocornya 279 juta data penduduk Indonesia, dapat diibaratkan tengah terjadi tsunami kebocoran data di tanah air.

"Kalau informasi itu benar, ini bukan hanya bencana, tetapi tsunami data," ujar Doli, ketika dihubungi Tribunnews.com, Jumat (21/5).

Politikus Golkar itu menegaskan, harus dicari tahu apa penyebab dan siapa yang bertanggung jawab atas kebocoran data tersebut. Doli sendiri mengatakan akan mengkonfirmasi hal ini ke pihak-pihak terkait.

"Tentu kita harus mencari tahu penyebab dan siapa yang bertanggung jawab atas kebocoran itu. Sesegera mungkin kami akan konfirmasi ke beberapa pihak terkait," jelasnya.

Untuk saat ini, dia sudah mengkonfirmasi bahwa kebocoran data bukan berasal dari Kemendagri. Namun Doli akan kembali memastikannya kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI.

Baca juga: Bocornya Jutaan Data BPJS Kesehatan Diduga Sudah Lama, Kominfo Geram, Roy Suryo Sentil BSSN

Masih Misteri

Geger bocornya 279 juta data penduduk Indonesia yang dijual murah masih menjadi misteri. Data penting itu diduga berisi informasi nomor ponsel, alamat, id BPJS hingga nominal gaji dari setiap penduduk.

Sontak hal ini membuat jagat media sosial kembali ramai dan mempertanyakan seberapa kuat keamanan perlindungan data penduduk Indonesia.

Data yang bocor dan dijual di raidforums.com itu diduga berasal dari kebocoran salah satu instansi pemerintah, yaitu BPJS. Pakar keamanan siber Pratama Persadha mengatakan, perihal benar tidaknya data itu adalah BPJS Kesehatan, sebaiknya menunggu keterangan resmi dari pihak terkait sambil dilakukan pemeriksaan digital forensik.

"Bila dicek, data sample sebesar 240MB ini berisi nomor identitas kependudukan (NIK), nomor HP, alamat, alamat e-mail, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tempat tanggal lahir, jenis kelamin, jumlah tanggungan dan data pribadi lainnya yang bahkan si penyebar data mengklaim ada 20 juta data yang berisi foto,” terang Pratama yang juga menjadi Chairman lembaga riset siber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) ini melalui keterangannya, Jumat (21/5).

Pratama menduga, ada kejanggalan dalam file yang diunduh oleh peretas terdapat data NOKA atau nomor kartu BPJS kesehatan. Sebab, pelaku mengklaim bahwa ia mempunyai data file sebanyak 272.788.202 juta penduduk.