Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Legislator NasDem: Berhentilah Memanjakan Para Pengusaha dengan Kebijakan Tax Amnesty

kebijakan tax amnesty jilid II kurang tepat di saat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) masih minus.

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Sanusi
zoom-in Legislator NasDem: Berhentilah Memanjakan Para Pengusaha dengan Kebijakan Tax Amnesty
Harian Warta Kota/henry lopulalan
ilustrasi 

"Yang penting, instrumennya harus lebih bisa diimplementasikan peserta tax amnesty," katanya.

Kedua, kata Misbakhun, salah satu masalah penting yang juga harus dituntaskan dalam program tax amnesty kedua ialah piutang pajak sangat besar yang tidak bisa ditagih. 

"Persoalan itu harus dibuatkan konsep penyelesaiannya lewat program tax amnesty kedua nanti," paparnya. 

Lebih lanjut Ia menilai, program pengampunan pajak jilid II sebenarnya merupakan pilihan sulit bagi Presiden Jokowi yang menanggung ketidakmampuan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam menaikkan tax ratio dan penerimaan dari sektor perpajakan. 

"Tax amnesty ini menjadi exit strategy yang dipilih Presiden Jokowi ketika kinerja menteri keuangan di sektor perpajakan tidak bisa diharapkan lagi," kata Misbakhun.

Hotman Paris: Negara Butuh Uang Atasi Corona, Segera Keluarkan Tax Amnesty Jilid II

Pengacara Hotman Paris Hutapea ikut angkat bicara terkait wacana pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan tax amnesty jilid II.

Berita Rekomendasi

Menurut Hotman, pemerintah Indonesia sedang memerlukan dana untuk menangani dampak pandemi corona atau Covid-19 yang masih berlangsung tahun ini.

"Salam Hotman Paris, negara butuh uang untuk mengatasi corona dan perjuangan masih panjang. Saran saya kepada pemerintah, segera keluarkan paket tax amnesty jilid II," ujar dia melalui Instagram @hotmanparisofficial, dikutip Kamis (20/5/2021).

Baca juga: Komisi XI : Tax Amnesty Jilid II Hanya Jalan Pintas, Belum Tentu Solusi Tepat

Selanjutnya, dia mengungkapkan, bahwa potensi tambahan penerimaan dari tax amnesty jilid II tersebut cukup besar untuk membantu anggaran negara.

"Masih terlalu banyak uang parkir di luar negeri, baik oknum mantan pejabat, uang para konglomerat, uang individu, ataupun masih pejabat. Namun, dengan syarat orangnya harus dilindungi, dibebaskan dari pidana, dan negara dapat triliunan rupiah," kata Hotman.

Baca juga: Pemerintah Masih Bahas Wacana Naikkan PPN dan Tax Amnesty Jilid II

Di sisi lain, dia menilai wacana pemerintah yang satu ini tidak perlu diganggu karena tidak ada banyak solusi untuk meningkatkan penerimaan negara di tengah pandemi.

"Dibiarkan juga uang di luar negeri kita tidak bisa apa. Bagi yang nyinyir, kamu tidak bisa apa-apa, tidak usah nyinyir deh, negara buruh uang," pungkasnya.

Dilanjutkan

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas