Pengamat: Jokowi Dapat Menjadi Inisiator Penghentian Kekerasan Israel Terhadap Palestina
Konflik antara Israel dan Palestina belum seutuhnya mereda meskipun sudah dilakukan gencatan senjata.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Konflik antara Israel dan Palestina belum seutuhnya mereda meskipun sudah dilakukan gencatan senjata.
Pada Jumat lalu, Polisi Israel kembali menyerbu Kompleks Masjid Al Aqsa di Yerusalem Timur, Jumat (21/5/2021).
Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia (UI), Mulawarman Hannase menilai perlu ada tekanan kembali kepada Israel agar kekerasan dapat dihentikan.
Pemerintah Indonesia kata dia dapat menjadi inisiator untuk menggandeng negara sahabat agar gencatan senjata dapat benar benar terwujud.
“Pemerintahan Jokowi melalui kedekatannya dengan negara Arab dan Timur Tengah dapat menginisiasi mereka untuk sama-sama menekan Israel menghentikan kekerasan," kata Mulawarman, Minggu (23/5/2021).
Baca juga: Kisah Remaja Palestina Kehilangan Ayah dan Ibu Saat Israel Serang Jalur Gaza
Indonesia kata dia harus berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah.
Terdapat sejumlah alasan kenapa Indonesia harus memiliki komitmen dalam menghentikan kekerasan Israel di Jalur Gaza.
Di antaranya yakni masalah kemanusian yang dalam konstitusi Indonesia telah jelas disebutkan menentang segala bentuk penindasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Baca juga: Menlu Palestina: Yerusalem Adalah Inti Konflik dengan Israel
Selain itu, kata dia, Indonesia memiliki hubungan historis yang baik selama ini.
Indonesia dan Palestina pernah sama-sama berjuang di awal kemerdekaan.
"Fakta sejarah ini harus diwarisi oleh tokoh bangsa dan pemimpin bangsa Indonesia sekarang,” katanya.
Baca juga: Unggah Video Pro Israel di TikTok, PNS Malaysia Ditahan Polisi
Terakhir kata dia, yakni masalah primordialisme.
Masyarakat Indonesia mayoritas muslim dan Jerusalem merupakan salah satu kota suci yang sangat dihormati umat Islam.
“Tentunya, masyakat dan pemerintah Indonesia tidak boleh membiarkan adanya pelanggaran hak-hak kesucian wilayah ini,” katanya.