TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan kasus vaksinasi ilegal yang terjadi di Medan, Sumatera Utara menunjukkan sangat lemahnya tingkat pengawasan Kementerian Kesehatan dan Satgas Penanganan Covid-19.

“Mestinya setiap vaksin sudah didistribusikan baik itu ke daerah maupun instansi tertentu harus ada pengawasan. Apakah mereka sudah memberikan vaksin itu kepada masyarakat secara benar atau tidak. Bukan hanya pada tahap penyerahan kepada instansi dan berhenti di situ," ujar Saleh, kepada wartawan, Senin (24/5/2021). 

Baca juga: Theo Dukung Polda Sumut Proses Hukum Oknum Dokter Rutan Tanjunggusta Medan yang Menjual Vaksin

Saleh mengingatkan Pemerintah, dalam hal ini Kemenkes dan Satgas Penanganan Covid-19, harus melakukan pengecekan langsung ke lapangan. 

Sebab ada dugaan bahwa pemerintah tidak melakukan pengawasan, melainkan hanya mempercayakan saja kepada daerah atau instansi yang akan melakukan vaksinasi Covid-19.

“Mestinya jangan hanya percaya saja akan dikerjakan seperti itu. Tetap harus ada pengawasannya," kata Saleh. 

Baca juga: Kecam Penjualan Vaksin Covid-19 Ilegal di Sumut, Ketua DPD: Mencederai Rasa Kemanusiaan

Anggota Komisi IX DPR RI itu menegaskan kejadian ini harus segera dievaluasi dan diperketat pengawasannya. 

Pasalnya, kasus tersebut hanya kebetulan terungkap di Medan.

Dia mengharapkan jangan sampai kejadian serupa ternyata juga terjadi di daerah lain.

"Pengawasan program vaksinasi nasional ini sangat penting diawasi sebab ketersediaan stok vaksin masih sangat terbatas. Karena itu, penerima vaksin harus target yang benar-benar diprioritaskan dan dilakukan secara benar sesuai dengan aturan yang ada," pungkas Saleh.