Raker dengan Mensos, Komisi VIII DPR Minta Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bansos
Risma diminta untuk memverifikasi dan memvalidasi data penerima bantuan sosial (bansos) karena banyak penyaluran bansos yang tak tepat sasaran.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini, Senin (24/5/2021).
Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto itu, Risma diminta untuk memverifikasi dan memvalidasi data penerima bantuan sosial (bansos) karena banyak penyaluran bansos yang tak tepat sasaran akibat data ganda dan tak valid.
"Karena kami memang betul merasakan, ada orang yang berhak mendapatkan bansos, justru tidak mendapatkan. Tapi ada orang yang tidak berhak, justru mendapatkan," ujar Yandri, di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/5/2021).
Politikus PAN itu juga meminta adanya penjelasan terkait 21 juta data ganda penerima bansos.
Bahkan, terdapat anggota TNI Polri hingga anggota DPRD yang mendapatkan bansos. Padahal di sisi lain, banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bansos tersebut.
Baca juga: Cek Bansos Tunai Rp 300 Ribu dan PKH Periode Mei-Juni 2021, Akses cekbansos.kemensos.go.id
"Waktu itu kunjungan (kerja Komisi VIII DPR RI) di kantor Gubernur Banten, ada polisi dan tentara mendapatkan bantuan. Ada anggota DPRD mendapatkan bantuan sosial. Ada juga masyarakat yang tercecer, yang harusnya mendapatkan bantuan, justru terabaikan," jelasnya.
Oleh karena itu, Yandri menegaskan itulah alasan dibalik Komisi VIII DPR RI membentuk Panitia Kerja Verifikasi dan Validasi Data.
"Maka dari itu, Komisi VIII membentuk Panitia Kerja (Panja) Verifikasi dan Validasi data," tandasnya.
