Tribun

KPK Tetapkan 4 Tersangka Terkait Kasus Korupsi Tanah Munjul yang Buat Rugi Negara Rp 152 Miliar

KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
KPK Tetapkan 4 Tersangka Terkait Kasus Korupsi Tanah Munjul yang Buat Rugi Negara Rp 152 Miliar
Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengumumkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (27/5/2021). 

KPK Tetapkan 4 Tersangka di Kasus Korupsi Tanah Munjul yang Bikin Rugi Negara Rp152 M

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019.

Empat tersangka itu yakni eks Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles (YRC); Direktur PT Adonara Propertindo (AP), Tommy Adrian (TA); Wakil Direktur PT AP, Anja Runtuwene (AR); dan PT AP sebagai tersangka korporasi.

"Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada tanggal 24 Februari 2021 dengan menetapkan 4 tersangka," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (27/5/2021).

Baca juga: Korupsi Tanah Munjul, KPK Periksa Staf Marketing di KJPP Wahyono Adi dan Rekan

Baca juga: Korupsi Tanah Munjul, KPK Panggil Kepala BPKD DKI Jakarta Edi Sumantri

Baca juga: KPK Dalami Proses Penilaian Tanah Munjul Lewat Pegawai Sarana Jaya

Atas perbuatan para tersangka, KPK menduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 152,5 miliar.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas