Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan 2021 merupakan tahun pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kuartal ke dua, tumbuh 7 persen dari pertumbuhan ekonomi kuartal pertama yang minus 0,74 persen.

Baca juga: Presiden Jokowi: Saya Tidak akan Toleransi Sedikitpun Penyelewengan Anggaran

"Kemarin kalau kita lihat di kuartal pertama ekonomi kita tumbuh di minus, masih minus 0,74 , target kita di kuartal kedua melompat menjadi kurang lebih 7 persen, bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang," kata Jokowi dalam peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis, (27/5/2021).

Dalam pemulihan ekonomi nasional tersebut pemerintah telah menyiapkan anggaran kurang lebih Rp 700 triliun atau tepatnya Rp 699,43 triliun. Anggaran tersebut kata Jokowi harus direalisasikan atau dibelanjakan secara cepat.

Baca juga: Anggota DPR: Jangan Sampai Garuda Indonesia Tamat Saat Era Jokowi

"Ini harus cepat karena kita kejar kejaran dan tepat sasaran. agar ekonomi kita bisa bangkit kembali," kata Jokowi.

Jokowi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengawasi belanja anggaran tersebut.

Peran utama pengawasan kata Jokowi, adalah menjamin tercapainya tujuan program dan belanja anggaran secara akuntabel, efektif dan efisien.

"Tetapi saya ingin ingatkan lagi, pada BPKP dan seluruh jajaran APIP, keberadaan APIP untuk membantu mencapai tujuan pembangunan, bukan menakuti-nakuti dan bukan mencari-cari kesalahan. Seluruh jajaran pengawas intern pemerintah harus paham mengenai ini, jangan menunggu bertindak setelah terjadi kesalahan," pungkas Jokowi.