TRIBUNNEWS.COM - Hubungan PDIP dan Partai Demokrat kembali memanas.

Hal ini terjadi setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, melontarkan sejumlah pernyataan mulai dari julukan SBY sebagai bapak bansos Indonesia hingga menutup pintu koalisi dengan Demokrat.

Pernyataan Hasto kemudian ditanggapi oleh politikus Demokrat.

Dirangkum Tribunnews.com, Sabtu (29/5/2021), berikut rangkuman saling serang pernyataan antara PDIP dan Demokrat:

1. Hasto Sebut Ada Pihak yang Juluki SBY sebagai Bapak Bansos Indonesia

Hasto Kristiyanto menyebut, ada pihak yang memberi julukan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagai bapak bansos Indonesia.

Hal itu diungkap Hasto dalam diskusi daring bertajuk 'Membaca Dinamika Partai dan Soliditas Koalisi Menuju 2024', yang digelar Para Syndicate, Jumat (28/5/2021).

Baca juga: Demokrat KLB: SBY-AHY Mestinya Manfaatkan Lebaran untuk Minta Maaf ke Jokowi hingga Moeldoko

Hal itu bermula saat Hasto menyinggung soal perjanjian Batu Tulis antara PDIP dan Gerindra pada tahun 2009.

Dikatakan Hasto, perjanjian Batu Tulis yang melahirkan pasangan Megawati-Prabowo akhirnya kalah oleh pasangan SBY-Jusuf Kalla.

"Kalau prasasti Batu Tulis yang dimaksud dalam konteks politik, Prabowo Mega, ya Pemilu sudah selesai 2009, sehingga syarat jalankan pemerintahan bersama ketika menang pemilu terbukti saat itu kita kalah," kata Hasto.

"Meskipun sekarang karena konflik internal Demokrat mulai ada suara yang gugat kemenangan pemilu 2004 2009 itu ternyata penuh dengan manipulasi," kata Hasto sebagaimana diberitakan Tribunnews.com. 

Kemudian, Hasto menyinggung manipulasi proses pemilihan umum saat itu.

Menurut Hasto, SBY yang saat itu sebagai calon presiden petahana menerapkan politik bansos.

Hal itu juga didasari dari penelitian seorang pakar asing sehingga menjuluki SBY sebagai bapak bansos Indonesia.

"Pada 2009 saya jadi saksi bagaimana manupulasi DPT itu dilakukan bagaimana politik bansos ala Thaksin itu dilakukan sehingga ada yang juluki SBY itu bapak bansos Indonesia. Karena penelitian Markus Mietzner, Februari 2009 ada dana 2 miliar US dolar yang dipakai untuk politik bansos," ujarnya.

"Karena meniru strategi Thaksin, politik populism yang kemudian menyandera APBN kita. Kemudian ditiru oleh seluruh kepala daerah Indonesia bagaimana berlomba adakan bansos sebagai bagian dari politik elektoral tapi mengandung kerawanan dalam kestabilan fiskal di masa yang akan datang," pungkas Hasto.

2. Hasto Tegaskan Partainya Tak akan Berkoalisi dengan Demokrat

Masih di forum yang sama, Hasto menegaskan PDIP tidak akan berkoalisi dengan dengan PKS dan Demokrat. 

Keengganan untuk berkoalisi dengan PKS lantaran adanya perbedaan ideologi. 

"PDIP berbeda dengan PKS karena basis ideologinya berbeda, sehingga sangat sulit untuk melakukan koalisi dengan PKS. Itu saya tegaskan sejak awal," kata Hasto. 

Baca juga: Andi Arief Sebut Demokrat Bakal Rugi Jika Berkoalisi dengan PDIP di Pilpres 2024

Sementara dengan Demokrat, lanjut Hasto, PDIP enggan berkoalisi karena basis partainya berbeda. 

"Dengan Demokrat berbeda, basisnya berbeda. (Mereka) partai elektoral, kami adalah partai ideologi tapi juga bertumpu pada kekuatan massa," ujar Hasto.

"Sehingga kami tegaskan dari DNA-nya kami berbeda dengan Partai Demokrat. Ini tegas-tegas aja, supaya tidak ada juru nikah yang ingin mempertemukan tersebut, karena beda karakternya, nature-nya," pungkas Hasto.

3. Reaksi Demokrat

Pernyataan Hasto Kristiyano kemudian ditanggapi oleh politikus Demokrat. 

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, mengatakan PDIP enggan berkoalisi dengan Demokrat karena sebenarnya didasari oleh fakta Megawati selalu kalah dengan SBY, seperti dalam Pemilu 2004 dan 2009. 

"Persoalan sesungguhnya itu karena PDIP dua kali berhadapan dengan kader Demokrat yaitu SBY selalu mengalami kekalahan," kata Andi Arief kepada wartawan, Jumat (28/5/2021).

Bahkan, lanjut Andi, PDIP dapat memenangkan Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 bukan karena kader utama PDIP yang dicalonkan, yakni Joko Widodo (Jokowi).

Andi mengatakan bahwa Jokowi bukan merupakan kader yang dididik di PDIP sejak lama.

"Jauh lebih lama Puan Maharani atau pun Megawati sendiri. Jokowi sebagai kader kost di PDIP pun bukan mengalahkan kader Demokrat. Bahkan prestasi dalam menjabat kita bisa saksikan jauh lebih baik di zaman kader Demokrat menjadi presiden hampir di semua bidang," ucapnya.

Baca juga: Hasto: Urusan Penanganan Bencana, Ibu Megawati Lebih Heboh dari Pemilu

Andi juga mempertanyakan pengetahuan dan pemahaman Hasto soal ideologi partai.

Pertanyaan Andi menjawab pernyataan Hasto yang menyebut PDIP tak ingin berkoalisi dengan Partai Demokrat karena memiliki basis ideologi berbeda.

"Pernyataan bahwa PDIP tidak mungkin berkoalisi dengan Demokrat pada kenyataannya sejak Pilpres 2004 memang belum pernah terjadi. Bukan karena soal ideologi, ngerti apa Hasto soal ideologi? Terlalu jauh kalau soal ideologi," pungkasnya.

Sementara itu, soal julukan SBY sebagai bapak bansos, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan pernyataan itu muncul karena adanya kekecewaan. 

"Terkait dengan upaya Hasto mendiskreditkan Pak SBY yang dijuluki sebagai Bapak Bansos, kami pandang sebagai ekspresi kekecewaan. Karena pada masa itu (Megawati) dua kali berturut-turut kalah dalam Pemilu berhadapan dengan Pak SBY," kata Kamhar kepada Tribunnews, Jumat (28/5).

Kamhar menjelaskan, semua pihak yang mengerti ekonomi dan kebijakan publik bisa memahami dan menerima bahwa kebijakan SBY pada masa itu sangat tepat dengan memberi program Bansos dan BLT (Bantuan Langsung Tunai).

Baca juga: Sudah Tiga Tahun Berturut-turut, Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Terkena Banjir

Hal itu dilakukan SBY untuk menjaga daya beli masyarakat yang kala itu terjadi krisis ekonomi global pada 2008.

"Dan sebagai kompensasi atas kenaikan BBM sehingga perekonomian nasional tetap terjaga dan terus tumbuh," ujarnya.

(Tribunnews.com/Daryono/Chaerul Umam)