TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tri Artining Putri menceritakan pengalamannya mengikuti tes wawasan kebangsaan (TWK) yang disebut menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) atau PNS.

Putri mengatakan pertanyaan yang diajukan tim asesor saat TWK tak ada hubungannya dengan tugas dan kinerjanya sebagai pegawai di lembaga antirasuah.

Bahkan, hanya 1 dari 200 pertanyaan pilihan ganda yang menyangkut anti korupsi.

Sisanya, pertanyaan mengenai hal yang bersifat pribadi dan isu yang tidak ada hubungannya dengan pemberantasan korupsi.

Putri menuturkan soal tersebut berkop TNI AD. Namun, dia tidak mengetahui secara pasti ihwal siapa pembuat soal tersebut.

"Karena soalnya itu soal sikap kami terhadap teman-teman LGBT? Lalu apakah kami percaya dengan hal ghaib? Apakah semua orang Jepang itu kejam? Tidak ada soal antikorupsi sama sekali bahkan. Cuma satu itu juga aku lupa dari 200 soal itu soal anti korupsinya cuma 1 pertanyaan," kata Putri dalam diskusi daring Gusdurian, Sabtu (29/5/2021).

Selain pertanyaan pilihan ganda, para pegawai KPK juga diajukan tes essay yang berkop surat BKN.

Di dalamnya berisi pertanyaan seputar tanggapan perihal kasus Front Pembela Islam (FPI) hingga Papua.

"Ada tes essai yang kopnya BKN. Makanya kami heran kalau BKN bilang tidak tahu menahu terkait soal. Ditanya tuh sikap kami kepada FPI, HTI, DITII, Papua, kebijakan pemerintah yang tidak kami setujui, LGBT dan narkoba," ungkap dia.

Baca juga: Respons Kepala BKN Sikapi Niat Mantan Direktur KPK Layangkan Somasi Terkait TWK

Lebih lanjut Putri menyampaikan ada 2 pertanyaan yang menyangkut pribadi dalam tes tulis TWK tersebut.

"Sama ada 2 pertanyaan yang menyangkut pribadi itu adalah siapa orang yang berpengaruh pada hidup Anda, disuruh sebutin 3 orang sama apa prestasi yang menurut anda paling bagus ketika kami bekerja di KPK," ujarnya.

Putri juga menceritakan, saat tes wawancara para pegawai KPK ditodong pertanyaan terbuka setuju atau tidak dengan sebuah isu.

Pertanyaan ini justru dinilai melecehkan gender.

Bahkan seorang pegawai KPK yang belum menikah di umur 30 tahun sempat ditanyakan untuk menjadi istri kedua saat sesi wawancara tersebut.