Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peringatan hari lahir Pancasila yang jatuh setiap tanggal 1 Juni diharapkan tak hanya jadi ajang seremonial tahunan dan nostalgia sejarah.

Lebih dari itu, kelahiran Pancasilan diharapkan bisa jadi momentum membumikan Pancasila sebagai dasar dan landasan perilaku nyata di kehidupan sehari-hari.

Presidium Pimpinan Nasional (Pimnas) Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Sri Mulyono mengatakan budaya demokrasi Pancasila juga sangat mendesak dihadirkan dalam kehidupan, termasuk perpolitikan tanah air.

"Budaya demokrasi Pancasila sangat mendesak untuk dihadirkan dalam perikehidupan politik, terutama oleh partai-partai politik, para elit politik, para tokoh utama bangsa," kata Sri Mulyono dalam keterangan tertulisnya, Senin (31/5/2021).

Dengan kehadiran Pancasila dalam proses demokratisasi di Indonesia, diharapkan kancah perpolitikan tidak semakin diwarnai oleh liberalisme yang berbiaya mahal dan jauh dari semangat persaudaraan.

Sebab kata dosen Pascasarjana Universitas Jayabaya ini, kompetisi politik liberal dan berbiaya mahal yang bertemu arus politik aliran dapat memunculkan efek destruktif bagi demokrasi di Indonesia.

Baca juga: Peringati Hari Pancasila, Masyarakat Diimbau Kibarkan Bendera Merah Putih

Menurutnya, Pancasila harus disosialisasikan dan dipraktikkan dengan semangat merangkul dan mempersatukan kemajemukan.

Bukan justru memukul dan menyingkirkan karena ada yang berbeda.

"Bhinneka Tunggal Ika adalah pesan mendasar untuk mempraktikkan Pancasila inklusif dan tidak justru dijadikan sebagai alat pukul politik. Semangat kekitaan yang harus dimajukan, bukan semangat keakuan," terang dia.

Berkenaan dengan hal itu, ia meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) agar makin memainkan perannya yakni merumuskan formula operasional penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Termasuk juga, bagi generasi baru dan kaum milenial yang mempunyai karakter dan cara pandang baru.

"Saya berharap, para aktor politik, pemerintahan dan ekonomi untuk benar-benar memperhatikan masalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Realitas kehidupan sosial dan ekonomi yang timpang adalah faktor yang paling potensial menyulut terjadinya konflik horizontal," ujarnya.