TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan akan meminta klarifikasi dari Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terkait rencana pembelian alutsista.

Diketahui anggaran untuk pembelian alutsista mencapai USD 124 miliar atau senilai sekira Rp 1.785 triliun.

Dasco pun menegaskan, perihal alutsista seperti apa saja yang akan dibeli, lalu berapa jumlah anggarannya adalah rahasia negara.

"Ya kalau soal alutsista itu kan sebenarnya apa yang mau dibeli, berapa anggarannya itu adalah rahasia negara. Yang sebenarnya gampang ngeceknya," kata Dasco dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Senin (31/5/2021).

Baca juga: Modernisasi Alutsista TNI Akan Dibiayai Lewat Utang, Kemenhan Disebut Rancang Pinjaman Sebesar Ini

Anggaran tersebut masih bisa dicek melalui Komisi I DPR RI, melalui Menhan serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Wakil rakyat kita di Komisi I bisa ngecek lewat Menhan, lewat Bapenas. Apakah benar anggarannya segitu atau atau bagaimana," sambungnya.

Namun yang perlu ditekankan adalah, anggaran tersebut masih berupa perencanan.

Hingga saat ini Prabowo masih belum membeli alutsista.

"Sementara kita sama-sama tahu bahwa itu baru perencanaan. Sampai dengan saat ini Pak Prabowo belum beli alutsista," terang Dasco.

Baca juga: Aktivis 98 Persoalkan Objektivitas Connie Soal Pernyataannya Terkait Dugaan Mafia Alutsista 

Dasco pun menyebutkan, kini Prabowo masih rajin ke pabrik untuk mengecek peralatan.

Serta melakukan negosiasi, agar bisa mendapatkan alutsista dengan harga yang lebih murah.

"Pak Prabowo rajin ke pabrik untuk mengecek peralatan, melakukan negosiasi-negosiasi agar harganya murah. Sehingga apa yang disampaikan itu, saya pikir mesti dicek dulu kebenarannya," tambahnya.

Terkait disetujui atau tidaknya anggaran pembelian alutsista ini, DPR akan memanggil dan membuat rapat kepada Prabowo untuk melakukan klarifikasi.

"Ya dari DPR nanti ada waktunya. Untuk itu, Komisi I memang sengaja akan membuat rapat kepada Menhan untuk melakukan klarifikasi," ujar Dasco.

Baca juga: Soal Anggaran Alutsista Rp 1.760 Triliun, Pengamat Pertahanan: Mau Beli Apa?

Kemenhan Bantah Rancangan Perpres Pengadaan Alutsista Sebesar Rp 1.785 Triliun

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Kementerian Pertahanan RI menyatakan, rancangan peraturan presiden (Perpres) mengenai pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) belum dapat dikonfirmasi.

Sebelumnya sebuah dokumen rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2020-2024 beredar.

Dalam dokumen itu disebutkan adanya rencana kebutuhan Alutsista sebesar USD 124 miliar atau senilai sekira Rp 1.785 triliun.

Direktur Jenderal Strategi Pertahanan (Strahan) Kemenhan Mayjen TNI Rodon Pedrason mengatakan bahwa Perpres mengenai perencanaan Alutsista masih dalam proses.

Baca juga: TB Hasanuddin Bantah Ada Kerugian Negara Terkait Pengadaan Alutsista Baru

"Apa yang tertera di dokumen yang beredar belum dapat dikonfirmasi. Pemerintah masih dalam proses perencanaan perpres. Prosesnya masih berjalan. Mari ditunggu," kata dia kepada wartawan Minggu, (30/5/2021).

Dalam dokumen disebutkan bahwa sumber dana untuk memenuhi kebutuhan Alutsista tersebut bersumber dari pinjaman.

Rondon mengatakan bahwa semestinya besaran pinjaman tidak dipublikasikan karena merupakan rahasia negara terkait postur anggaran pertahanan.

"Semestinya nya besar nya jumlah pinjaman, merupakan rahasia negara toh? Karena menyangkut tentang postur pertahanan kita," katanya.

Baca juga: KPK Persilakan Connie Rahakundini Lapor Soal Dugaan Mafia Alutsista Mr M

Meskipin demikian jenderal bintang dua tersebut tidak menampik bahwa sekarang ini diperlukan modernisasi Alutsista.

Menurutnya pertahanan Indonesia harus modern, kuat, dan mumpuni.

"Tapi bahwa diperlukan modernisasi Alutsista sih sebuah keniscayaan. Alutsista itu boleh tua tapi enggak boleh usang. Old but not obsolete. Namun figur pertahanan juga mesti modern dan kuat. Eligible dan capability yang mumpuni," katanya.

"Bicara soal pertahanan itu berarti bicara teknologi, bicara soal hal yang mahal, tapi dapat dipakai untuk jaga kedaulatan negara, keutuhan Wilayah dan keselamatan bangsa dalam jangka lama," tambahnya.

Perpres mengenai rencana pengadaan Alutsista itu kabarnya sedang dibahas lintas kementerian.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Taufik Ismail)