Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Kelompok Fraksi Gerindra di Komisi I DPR RI, Sugiono membantah ada wacana memanggil paksa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Sebelumnya, usulan memanggil paksa Prabowo Subianto diutarakan anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon.

Alasannya, Prabowo tidak menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi I pada Senin (31/5/2021) lalu.

Sugiono mengatakan, pernyataan Effendi terkait panggil paksa Menhan tidak mewakili pandangan Komisi I DPR pada umumnya.

"Tidak pernah ada wacana Komisi I akan memanggil paksa Menteri Pertahanan seperti apa yang disampaikan dalam wacana Pak Effendi Simbolon kemarin," kata Sugiono kepada wartawan, Selasa (1/6/2021).

Baca juga: Partai Gerindra: Kami Bertekad Kembali Calonkan Prabowo Jadi Capres 2024

Dikatakan Sugiono, Komisi I DPR menyadari dinamika agenda masing-masing pihak cukup tinggi, baik DPR maupun pemerintah.

Dia mengungkapkan, pada Senin kemarin, DPR juga mengagendakan rapat paripurna yang undangannya baru disampaikan pada Minggu atau sehari sebelumnya.

Dinamika tersebut, lanjut dia, membuat semua pihak harus saling menyesuaikan.

Sementara itu, Menhan Prabowo juga ada agenda rapat terbatas di Istana Presiden siang harinya.

Baca juga: Gerindra Sepakat Kembali Usung Prabowo Subianto Sebagai Calon Presiden 2024, Siapa Wakilnya?

Namun, Sugiono memastikan Menhan Prabowo bakal hadir di rapat kerja dengan Komisi I, Rabu (2/6/2021) esok.

"Jadi harus diwakili. Sementara dari awal sudah ada konfirmasi bahwa beliau akan hadir pada rapat tanggal 2 Juni," katanya.

Sebelumnya, Effendi Simbolon mempertanyakan alasan ketidakhadiran Menhan Prabowo, dalam RDP dengan Komisi I, Senin (31/5/2021) karena memilih rapat terbatas di Istana.

Padahal, kata Effendi, rapat dengan legislatif di parlemen tidak kalah penting karena juga mengambil keputusan politik.

Baca juga: Effendi Simbolon Minta Menhan Prabowo Subianto Hadiri Rapat dengan DPR Lusa

"Jadi ya kita mudah-mudahan pak menhan dan pak panglima benar-benar hadir. Jangan alasan rapat terbatas, rapat apa kek namanya. Di sini juga penting kok, bukan hanya di Istana yang penting. Penyelenggara negara itu bertiga kita bukan hanya presiden," kata Effendi.

Effendi menilai, seharusnya Menhan Prabowo bisa mengkondisikan agar bisa meminta izin kepada Presiden Joko Widodo bahwa ada agenda rapat dengan Komisi I DPR.

Sehingga Prabowo tidak harus secara terus menerus absen menghadiri rapat di Komisi I.

Berdasarkan catatan Effendi, sudah hampir satu tahun Prabowo tidak hadir dalam rapat di Komisi I.

"Apa kita harus panggil paksa? Karena kita punya juga ketentuan panggil paksa pak, ada, DPR bisa memanggil paksa. Jadi ini juga jangan hampir setahun kami tidak pernah bertemu dengan Menhan (Prabowo) di sini," ujar Effendi.

"Ya mohon maaf dengan segala hormat saya. Ini kan kita masalah negara yang harus kita bahas," ujarnya.