Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto selesai menghadiri rapat kerja yang berlangsung tertutup, bersama Komisi I DPR RI, Rabu (2/6/2021).

Pantauan Tribunnews di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Ketua Umum Partai Gerindra itu keluar dari Ruang Rapat Komisi I sekira pukul 17.30 WIB.

Tercatat, sekira 7,5 jam Prabowo berada di Gedung DPR sejak tiba di Kompleks Parlemen pukul 09.50 WIB.

Kepada awak media usai keluar dari ruang rapat, Prabowo menyebut, rencana pengadaan pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) masih dibahas bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Rencana ini masih kita godok bersama Bappenas, Kemenkeu, dan para pemangku kepentingan lainnya," kata Prabowo.

Baca juga: Politikus Gerindra: Langkah Menhan Prabowo Subianto Sudah Tepat Terkait Pengadaan Alutsista

Prabowo mengakui bahwa alat utama sistem persenjataan (alutsista) milik Indonesia sudah saatnya untuk mengalami peremajaan.

Mengingat, saat ini alutsista milik TNI sudah uzur alias tua.

"Kebutuhan-kebutuhan ini sangat penting dan kita siap menghadapi dinamika lingkungan strategis yang berkembang dengan sangat pesat," ucap Prabowo.

Selain itu, Prabowo mengungkapkan pembahasan rapat terkait rencana induk dan rencana anggaran Kemenhan 2022.

"Kita sudah menyusun itu, ya kita membahas banyak hal dan banyak pertanyaan juga. Ya ada juga isu-isu di luar dan sebagainya saya jelaskan satu per satu," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya sebuah dokumen Peraturan Presiden (Perpres) tentang pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2020-2024 beredar.

Baca juga: Prabowo Rapat dengan DPR, Bahas soal Anggaran Modernisasi Alutsista yang Mencapai 1.700 Triliun

Tidak ada nomor Perpres, juga tanda tangan baik Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta tanggal penetapan yang terbubuh dalam dokumen digital dengan sembilan halaman yang beredar di kalangan wartawan sejak Jumat (28/5/2021).

Namun demikian, apa yang termuat di dalam dokumen tersebut kini ramai dibicarakan publik.

Dokumen tersebut memuat rincian nilai rencana kebutuhan (renbut) alpalhankam yang pelaksanaannya akan dimulai pada Renstra 2020-2024 dan membutuhkan Renstra Jamak dalam pembiayaan dan pengadaannya.

Renbut tersebut bernilai total USD 124 miliar atau senilai sekira Rp 1.785 triliun dengan tiga pos alokasi.

Pertama, untuk akuisisi alpalhankam sebesar sekira USD 79 miliar atau sekira Rp 1.130 triliun.

Kedua untuk pembayaran bunga tetap selama 5 (Lima) Renstra sebesar sekira USD 13 miliar atau sekira Rp 186 triliun.

Ketiga, untuk dana kontijensi serta pemeliharaan dan perawatan alpalhankam sebesar USD 32 miliar atau sekira Rp 458 triliun.