Selain itu perlu diketahui bahwa tidak ada satu pun kontrak dari Kementerian Pertahanan ke PT TMI.

Apalagi jika disebut mendapat kontrak untuk penggadan atau pembelian alutista.

Baca juga: Menhan Prabowo Hadiri Rapat dengan Komisi I DPR, Bahas Alpalhankam?

"Itu jelas keliru dan tidak benar sama sekali. PT TMI adalah konsultan, fungsi dan perannya hanya untuk itu," ucapnya.

Lebih lanjut, Yan menjelaskan di bidang pertahanan membutuhkan strategi.

Surat Menhan yang ramai itu adalah bagian dari strategi Kemhan mencari informasi harga langsung ke pabrikan agar Kemhan tidak bisa dipermainkan dengan harga yang fantastis oleh mafia alutsista.

Di surat itu, TMI menjadi intel-nya Kemhan, untuk mengecek agar tidak dibohongi dan ditekan oleh vendor-vendor negara sebelah ketika melakukan pembelian.

Selain itu, TMI juga membantu agar Indonesia bisa mendapatkan harga yang murah dalam hal Alutsista.

Dan perlu diketahui bahwa yang dikehendaki Menhan Prabowo adalah pembelian Alutsista sebisa mungkin melalui proses Government to Government.

"Boleh dong PT TMI mengecek harga? Coba cek ke negara itu, berapa harganya di sana," kata Yan.