TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi PAN DPR RI menolak rencana kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) sekira senilai Rp 1,7 kuadrilliun atau sekitar Rp 1.785 Triliun.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PAN Farah Puteri Nahlia menjelaskan, pembelian alpalhankam dengan anggaran sebesar itu dinilai tergesa-gesa dan belum terencana secara matang.

Sebab, perlu membaca visi menjadi strategi lalu menjadi doktrin pertahanan untuk membuat roadmap yang sesuai dengan Nawacita.

"Dengan pembacaan ancaman yang tepat dan komprehensif, kita dapat mengetahui kebutuhan alutsista apa saja yang perlu dan mendesak kita beli maupun yang tidak. Pertimbangan ini semata-mata sebagai bentuk proporsionalitas anggaran dan penentuan skala prioritas yang lebih seimbang," katanya kepada wartawan, Kamis (3/6/2021).

Farah mengingatkan, saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19.

Upaya penanganan menjadi prioritas utama pemerintah agar ekonomi Tanah Air kembali pulih.

Menurutnya, upaya menjaga ketahanan ekonomi masyarakat lebih urgen dan mendesak dilakukan tanpa mengurangi visi strategis penguatan pertahanan militer.

Baca juga: Anggaran Pembelian Alutsista 1.760 T, Pimpinan DPD RI: Mesti Dikaji Secara Komprehensif.

Selain itu, anggaran sebesar itu berisiko membuat utang Indonesia bertambah besar.

Apalagi, periode Maret 2021 Utang Berjalan Pemerintah RI sudah mencapai Rp. 6.445,07 trilliun.

"Jadi, seharusnya setiap pembiayaan negara perlu dihitung konsekuensi logis dan rasionalisasi penggunaannya," ucapnya.

"Menimbang hal tersebut, maka dengan ini Fraksi PAN menolak rencana berutang sebesar Rp 1,7 Kuadriliun untuk pembelian alutsista," pungkasnya.