Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati menyinggung persoalan listrik subsidi yang diperuntukkan kepada masyarakat saat menggelar rapat dengar perdapat bersama Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini.

Dalam kesempatan itu, Anis merinci data mengenai subsidi yang diterima PLN dari APBN sebesar 54,785 triliun pada tahun 2019, 52,311 triliun tahun 2020, dan 53,597 triliun di tahun 2021.

"Kita semua memahami bahwa subsidi diperuntukkan bagi masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu, agar mereka dapat memenuhi kebutuhannya dalam hal ini kebutuhan listrik," ujar Anis, dalam keterangannya, Jumat (4/6/2021).

Baca juga: PLN Beri Keringanan Listrik Juni 2021 Berupa Diskon saat Pembelian Token bagi Pelanggan Daya 450

Anis mengungkap pula Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mendapatkan beberapa temuan. Temuan itu terkait dengan selisih jumlah ID pelanggan golongan tarif R1, antara data Kemensos dan data PLN.

Rincian data Kemensos sebanyak 14.114.284 ID. Sementara, PLN sebanyak 31.110.884 ID. Disimpulkan, terdapat selisih ID pelanggan sebanyak 16.996.600.

"Kemudian, yang terindikasi bukan kelompok masyarakat tidak mampu sebanyak 3.357.128 pelanggan," kata dia.

Selain itu, Anis juga menyampaikan data dari hasil uji petik pada UPI Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Kaltimra periode April sampai Agustus 2020.

Baca juga: Bukan Lewat www.pln.co.id, Simak Cara Dapatkan Diskon dan Token Listrik Gratis PLN Juni 2021 di Sini

Melalui data itu, dinyatakan bahwa data pelanggan pasang baru penerima subsidi dalam sistem AP2T PLN tidak memiliki NIK BDT sebagai rujukan pelanggan adalah keluarga tidak mampu (273 pelanggan).

Kemudian, data subsidi dalam sistem AP2T PLN tidak memiliki NIK. Terdapat data NIK yang tak valid dan NIK dengan multi ID pelanggan (1.569.218 pelanggan), pemakaian listrik di atas kapasitas teknis maksimal (1.760.763 pelanggan), 1 NIK pelanggan digunakan untuk lebih dari 1 ID pelanggan PLN (857.060 pelanggan).

Terkait hal itu, Anis menyayangkan masih adanya data subsidi yang tidak sinkron dan subsidi yang tidak diakses oleh masyarakat miskin.

Baca juga: Utang PLN Capai Rp 649,2 Triliun, Legislator Golkar Usulkan Efisiensi dan Digitalisasi

"Dengan kondisi APBN yang sedang sulit, subsidi seharusnya tepat sasaran," kata Anggota Komisi XI DPR RI itu.

Berdasarkan data realisasi subsidi APBN, selama ini peningkatan angka subsidi dipengaruhi oleh besaran subsidi listrik.

"Alokasi APBN untuk subsidi dibayarkan pemerintah kepada PLN cq. golongan tertentu dengan tujuan agar masyarakat dapat mengonsumsi listrik dengan kuantitas tertentu atau dengan harga yang lebih murah," tandasnya.

Baca juga: PLN Jamin Pasokan Listrik Pariwisata Konsep Travel Bubble Kota Batam