Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA—Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sengaja disusupi untuk menyingkirkan sejumlah pegawai yang punya kredibilitas dan reputasi besar dalam memberantas korupsi.

Hal itu disampaikan Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo dalam webinar PKS Talks: Pemberantasan Korupsi Mati Berdiri, Jumat (4/6/2021).

“Pada saat yang sama kita juga pada akhirnya menemukan titik yang terhubung antara regulasi KPK baru dengan kisruh TWK terakhir ini. Karena TWK ini disusupkan sebagai jalan untuk menyingkirkan beberapa pegawai yang sebenarnya punya kredibilitas besar dan punya reputasi besar dalam menangani perkara perkara korupsi high profile,” ujar Adnan Topan Husodo.

Dia pun menyebut satu nama penyidik KPK yang paling dikenal yaitu Novel Baswedan.

Baca juga: Bukan Menang Atau Kalah, Giri Suprapdiono Sebut Debat Soal TWK KPK Untuk Cerdaskan Publik

“Tetapi setelah kita tahu ada TWK ini muncul lagi nama-nama lain yang juga tidak kalah garangnya dan mereka adalah bagian terpenting dari tim penindakan KPK yang selama ini mungkin juga memberikan spirit di dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi KPK,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui hasil TWK menunjukkan sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan gagal. Dari 75 pegawai KPK itu, 51 orang diberhentikan dan 24 lainnya akan dilakukan pembinaan.

Sementara 1.271 pegawai KPK yang lolos dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aula Gedung Juang KPK secara daring dan secara langsung, pada Selasa (1/6/2021) lalu.

KPK Kehilangan Kekuatannya

Adnan Topan berpendapat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah kehilangan spirit dan kekuatan besarnya. Apalagi kini pegawai KPK telah dialihkan menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Bicara soal badan antikorupsi yang kuat pra-syarat utamanya itu adalah soal independensi. Dan ini yang dicabut oleh Undang-Undang baru tentang KPK, dengan menempatkan KPK sebagai bagian dari eksekutif,” ujar Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo dalam webinar PKS Talks: Pemberantasan Korupsi Mati Berdiri, Jumat (4/6/2021).

Status kepegawaian KPK yang beralih jadi ASN, kata dia, membuat dirinya menjadi tidak independen lagi.

“Pondasi terpentingnya selain independensi badannya, adalah independensi para pegawainya. Di sini kemudian Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi persoalan ketika revisi Undang-Undang KPK menghapus status pegawai KPK sebagai pegawai yang independen,” jelasnya.

“Karena semuanya kemudian di-ASN-kan,” tambahnya.

Hilangnya kekuatan KPK ini, kata dia, terjadi setelah revisi UU KPK., pada 2019 lalu.

“Pada 2019 akhirnya terbukti Undang-Undang KPK yang lama direvisi. Dan inilah titik dimana KPK sudah kehilangan spirit besarnya. Revisi itu benar-benar membatasi dan membuat  badan antikorupsi ini menjadi kehilangan kekuatan besarnya,” tegasnya.

UU KPK yang baru itu juga membuat proses-proses yang dianggap powerful dalam ruang penindakan yang selama ini dimiliki oleh KPK juga kemudian dibatasi dengan ada mekanisme dewan pengawas.

“Sebenarnya skenario lain yang dipakai untuk mematikan KPK itu adalah dengan menempatkan pimpinan KPK yang buruk, baik dari sisi integritas, kapabilitas, independensi. Karena kami tahu betul bagaimana proses pemilihan pimpinan KPK terakhir itu,” ucapnya.

 Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Firli Bahuri telah melantik sebanyak 1.271 pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aula Gedung Juang KPK secara daring dan secara langsung, pada Selasa (1/6) lalu.

Pegawai yang dilantik tersebut merupakan pegawai KPK yang telah lolos tes wawasan kebagsaan (TWK) sebagai proses alih status dari karyawan KPK menjadi ASN.(*)