Andi Widjajanto Sebut MEF Tahap III dan Investasi Pertahanan Jadi PR Utama Jokowi dan Prabowo
Andi menyinggung rencana modernisasi alutsista pemerintah yang bernilai Rp 1.700 triliun.
Penulis: Gita Irawan
Editor: Hasanudin Aco
Andi Widjajanto Sebut MEF Tahap III Hingga Investasi Pertahanan Jadi PR Utama Jokowi dan Prabowo
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Analis Utama Politik Keamanan LAB 45, Andi Widjajanto menyebut ada empat pekerjaan rumah (PR) utama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam proses modernisasi Alutsista.
Pertama, kata dia, menuntaskan dan melakukan evaluasi pencapaian rencana strategis Kekuatan Pertahanan Minimal (KPM) atau Minimum Essential Force (MEF) tahap III tahun 2024.
Kedua, menghitung ulang estimasi-estimasi kalkulasi anggaran terutama terkait dengan ekonomi, pandemi, dan pasca pandemi.
Ketiga, membuat rencana untuk melanjutkan MEF tahap III yang idelanya 25 sampai 30 tahun ke depan atau hingga tahun 2050.
Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi daring bertajuk "Investasi Alutsista Demi Proteksi Kedaulatan Nasional di Masa Depan" di kanal Youtube Tempodotco pada Senin (7/6/2021).
"Di situ harus dihitung apakah ancaman akan signifikan berubah, apakah teknologi militer akan melompat. Kalau tidak akan lebih mudah melakukan kalkulasinya, tapi kalau iya, rasanya banyak variabel yang harus dipertimbangkan," kata mantan Sekretaris Kabinet Jokowi pada periode 2014-2015 lalu itu.
Baca juga: Anggota Komisi I DPR Dukung Modernisasi Alutsista Asalkan Rasional
Terakhir, kata dia, perintah atau arahan khusus Jokowi untuk Kementerian Pertahanan di periode keduanya yakni terkait investasi pertahanan.
Dalam konteks tersebut Andi menyinggung terkait rencana modernisasi alutsista pemerintah yang bernilai Rp 1.700 triliun.
Rencana Kemhan memodernisasi alutsista TNI selama 25 tahun ke depan terungkap setelah beredarnya draf dokumen Peraturan Presiden (Perpres) tentang pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2020-2024 di publik.
"Jadi kalau misalnya di rancangan Perpres Rp 1,7 kuadriliun itu tampak keinginan bahwa tidak membebani APBN, 100% dibebankan ke pinjaman luar negeri, akan luar biasa, akan menjadi terobosan dari Pak Prabowo kalau sebagian besar dari sumber pendanaan itu kemudian menjelma menjadi investasi pertahanan," kata Andi.
Andi mencontohkan imvestasi pertahanan yang dimaksud misalkan Prabowo berhasil mendapatkan kontrak pengadaan alutsista tertentu maka produsen alutsista tersebut membuka fasilitas perawatan dan rehabilitasinya di Indonesia.
Terlebih, kata dia, perusahaan tersebut bisa bekerja sama dengan BUMN atau perusahaan pertahanan swasta Indonesia sehingga bisa menjadi perusahaan joint venture global.
"Itu yang saya pikir bisa dilakukan sehingga berkurang beban pendanaan APBN untuk memenuhi alutsista," kata Andi.