Kemhan: PT TMI Tidak Diberi Wewenang Ajukan Tender Pengadaan Alutsista
Rodon Pedrason menegaskan PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) bukanlah perusahaan yang diberi wewenang untuk mengajukan tender alpalhankam.
Penulis: Gita Irawan
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Mayjen TNI, Rodon Pedrason menegaskan PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) bukanlah perusahaan yang diberi wewenang untuk mengajukan tender Alutsista.
Hal itu disampaikan Rodon untuk menjawab rumor yang menyebut PT TMI sebagai pemborong dalam proses pengadaan alat peralatan pertahanan keamanan (alpalhankam) dalam rencana modernisasi Alutsista 25 tahun ke depan.
Ia juga membantah PT tersebut dibuat oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Rodon mengatakan PT tersebut dibentuk oleh sebuah yayasan di bawah Kemhan dan dilibatkan dalam rencana modernisasi alutsista tersebut.
Baca juga: Kemhan: Ada Audit BPK dan Inspektorat Awasi Modernisasi Alutsista 25 Tahun ke Depan
Namun demikian, ia tidak membantah bahwa Prabowo menunjuk sejumlah kenalannya untuk mengawaki perusahaan tersebut.
Menurut Rodon, hal tersebut wajar karena Prabowo sebagai pimpinan menunjuk orang-orang yang ia yakini integritasnya untuk mengawaki perusahaan itu.
Hal tersebut disampaikan Rodon dalam diskusi daring bertajuk Investasi Alutsista Demi Proteksi Kedaulatan Nasional di Masa Depan di kanal Youtube Tempodotco pada Senin (7/6/2021).
"Bukan PT yang diberi wewenang untuk ikut tender, PT yang ikut membelikan barang-barang, tidak," kata Rodon.
Rodon menjelaskan perusahaan tersebut merupakan instansi yang fungsinya memberikan saran dan pertimbangan terkait rencana modernisasi alutsista 25 tahun ke depan yang saat ini tengah digodok pemerintah.
Perusahaan tersebut, kata Rodon, diawaki oleh insinyur-insinyur dan mantan jenderal TNI.
Mereka, kata Rodon, merupakan orang-orang yang memahami soal teknologi, kebutuhan pertahanan, maupun strategi pertahanan.
"Yang diminta di situ adalah orang-orang yang dimintai pertimbangannya, sarannya, terkait jenis senjata, negara yang bisa memberikan pinjaman, terkait negara mana yang bisa secara politis mampu mendukung figur Indonesia di dunia internasional," kata Rodon.