TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab analisa eks Juru Bicara Febri Diansyah yang menyebut polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) berkaitan dengan kontestasi politik 2024.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menyatakan lembaga antirasuah menghargai analisa yang ditelurkan Febri Diansyah.

Tetapi, sambungnya, pengkaitan polemik TWK pegawai KPK dengan kontestasi politik 2024 jauh di luar nalar.

"Sebagai sebuah analisa, siapapun boleh berpendapat dan kita hargai. Namun terlalu jauh jika mengkaitkan pelaksanaan TWK bagi seluruh pegawai tetap maupun tidak tetap KPK ini dengan konstestasi politik 2024," kata Ali dalam keterangannya, Senin (7/6/2021).

Baca juga: Legislator Demokrat Usul Ada Tes Wawasan Kebangsaan di Polri, Kejaksaan dan Kemenkumham

Kata Ali, KPK selalu berprinsip, sebagai satu di antara aparat penegak hukum, akan selalu berpedoman pada undang-undang, serta patuh terhadap koridor dan tidak melanggar hukum.

Independensi, ia menekankan, menjadi hal mutlak yang harus dimiliki oleh lembaga penegak hukum.

"Dan hingga saat ini Independensi itu masih menjadi prinsip kerja kami sebagaimana amanat UU KPK. KPK tentu akan tegak lurus pada jalurnya sebagai penegak hukum," tegasnya.

Baca juga: 75 Pegawai Tak Lolos TWK Mulai Terima E-mail soal Nasibnya di KPK

Ali menggarisbawahi, penanganan sebuah perkara tidak melihat latar belakang politik dan sosial pelakunya, namun berdasarkan adanya kecukupan alat bukti sebagaimana ketentuan hukum.

"Perlu kami tegaskan tugas pokok fungsi KPK tidak hanya bidang penidakan semata, namun ada tugas pencegahan, monitoring, koordinasi, supervisi dan pendidikan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi," jelasnya.

Sebelumnya, Febri Diansyah mengaitkan TWK pegawai KPK dengan kontestasi politik 2024.

Ia khawatir sengkarut TWK akan berisiko membuat KPK dijadikan alat untuk bertempur
pada 2024.

Hal ini disampaikan Febri saat menjadi narasumber diskusi 'Teka Teki Pemberantasan Korupsi' yang ditayangkan Gusdurian Tv pada Jumat (4/6/2021) lalu.

Febri mulanya menyampaikan kekhawatirannya jika KPK tidak independen dan dikuasai kekuatan politik tertentu.

"Kalau kita bicara dalam konteks 2024, ada yang lebih berbahaya sebenarnya ketika KPK tidak independen, kalau KPK bisa dikuasai oleh kekuatan-kekuatan tertentu, kalau KPK bisa dikuasai kekuatan politik tertentu sehingga dia tidak independen," kata Febri.