TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepolisian RI menanggapi ultimatum kelompok teroris KKB Papua yang mengancam menembak mati pendatang atau orang non Papua yang bekerja di bumi Cendrawasih.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengingatkan kelompok KKB bahwa tanah di Papua merupakan bagian dari NKRI.

Ancaman yang digelorakan KKB tidak menyurutkan pemerintah membangun Papua.

"Papua adalah NKRI dan itu sudah final. Pembangunan di Papua harus tetap berjalan. TNI-Polri bersama instansi yang lainnya tetap mengawal bagaimana pembangunan daripada Papua tetap berjalan," kata Brigjen Rusdi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (7/6/2021).

Dia mengatakan pembangunan yang dilakukan pemerintah demi kesejahteraan warga di Papua.

Sebaliknya, dia meminta KKB Papua untuk tak mengganggu upaya yang dilakukan pemerintah.

"Sekarang pembangunan di Papua terus berjalan. Ada pihak-pihak teroris KKB ini yang senantiasa mengganggu daripada pembangunan yang dilaksanakan di Papua. Oleh sebab itu pembangunan di Papua harus dan tetap berjalan," ungkap dia.

Baca juga: Bantah KKB Papua Soal Zona Perang di Ilaga, Polri : Mereka Itu Siapa?

Lebih lanjut, pihaknya juga berkomitmen untuk mengamankan tanah Papua dari ancaman kelompok teroris KKB.

"TNI dan Polri akan bekerja secara optimal bagaimana mengamankan daripada Papua itu sendiri. Sehingga pembangunan di Papua dapat berjalan dan tentunya ini akan berdampak terhadap kesejahteraan daripada masyarakat di Papua," tukasnya.

Sebagai informasi, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) memberikan ultimatum kepada pendatang atau bukan orang asli Papua (OAP) yang bekerja di tanah Cendrawasih.

TPNPB-OPM mengancam akan langsung menembak mati jika melihat ada non-Papua yang bekerja di daerah konflik. Untuk itu, mereka meminta seluruh non-Papua keluar dari daerah konflik.

Adapun daerah konflik yang dimaksudkan di daerah Puncak Papua, Intan Jaya, dan Ndugama.