Tribun

Seleksi Kepegawaian di KPK

Amnesty International Menilai, Pemecatan 51 Pegawai KPK Ancam Hak-hak Masyarakat di Indonesia

Amnesty International Indonesia menilai Pemecatan 51 Pegawai KPK Bisa Berdampak pada Pemenuhan HAM Masyarakat

Penulis: Gigih
Editor: Tiara Shelavie
Amnesty International Menilai, Pemecatan 51 Pegawai KPK Ancam Hak-hak Masyarakat di Indonesia
Tribunnews/Irwan Rismawan
Massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Antikorupsi melakukan aksi di depan Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (18/5/2021). Aksi tersebut merupakan bentuk dukungan kepada 75 pegawai KPK yang dinyatakan nonaktif setelah tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Tribunnews/Irwan Rismawan 

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyebut pemecatan 51 pegawai KPK dianggap melanggar hak-hak sebagai pegawai KPK.

Sebelumnya diketahui 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberhentikan karena dianggap tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Hal ini, menurut Usman, sangat melanggar hak-hak sebagai pegawai KPK, bahkan juga mengancam hak-hak sebagai masyarakat Indonesia.

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid (Tribunnews.com/ Dennis Destryawan)

"Pemberhentian 51 pegawai yang berpengalaman, berintegritas, dan berprestasi ini akan melemahkan kinerja antikorupsi KPK, yang juga dapat berdampak pada pemenuhan hak-hak asasi masyarakat Indonesia secara keseluruhan," kata Usman dalam konferensi pers daring, Selasa, 8 Juni 2021.

Lebih lanjut Usman mengingatkan negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.

Menurut Usman, Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) dan Komentar Umum nomor 23 terhadap Pasal 7 ICESCR, telah menjamin hak atas kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan, direkrut, dan diberhentikan tanpa adanya diskriminasi dan tanpa didasari pertimbangan apapun selain senioritas dan kemampuan.

Pelemahan KPK juga juga dianggap bertentangan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk memastikan independensi dan efektivitas lembaga antikorupsi.

Selain itu, Direktur Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak menilai pemecatan ini juga akan secara signifikan melemahkan KPK.

Dalam konteks perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan Indonesia, ia melihat terdapat potensi serius peningkatan praktik korupsi di sektor lingkungan dan manajemen sumber daya alam.

"Meningkatnya praktik korupsi ini akan memperparah tingkat kerusakan lingkungan yang selama ini sudah kita alami," kata Leonard.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas