DPR: Dana Haji Aman dan Tak Dipergunakan untuk Pembangunan Infrastruktur
Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily angkat suara terkait isu dana haji sudah tidak ada, habis digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
"Nah dari mana sisa pembayaran yang Rp35 juta sisanya? Ya itu tentunya diambil dari nilai manfaat dana kelolaan haji itu. Jadi memang dana haji tersebut ya ada, dan aman," tegasnya.
Untuk itu pimpinan Komisi VIII DPR RI ini mengimbau masyarakat agar jangan terlalu percaya terhadap informasi yang kebenarannya belum terbukti. Itu termasuk mengenai dana haji tersebut.
“Kalau ada sesuatu yang meragukan informasi tersebut sebaiknya tabayyun (mencari kejelasan) termasuk juga soal dana haji ini.”
"Kalau, misalnya, masyarakat menarik dana haji, itu diperbolehkan, tapi tentu nanti ada konsekuensi, konsekuensinya, misalnya, dia tidak bisa mendapatkan nomor porsi, atau nomor porsinya akan gugur," ucapnya.
BPKH: Dana Haji Rp150 Triliun Tidak Digunakan untuk Infrastruktur
Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu memastikan dana haji yang dikelola pihaknya tetap aman.
Anggito mengungkapkan per Mei 2021, dana haji yang tersimpan sebesar Rp150 triliun.
"Dana haji per Mei 2021 itu nilainya Rp150 triliun. Kami menyatakan tetap aman," ucap Anggito dalam webinar Dana Haji Aman, Senin (7/6/2021).
Dirinya mengungkapkan sejauh ini tidak ada utang akomodasi dari pemerintah Indonesia ke pihak Arab Saudi.
Selain itu, Anggito memastikan dana haji tidak digunakan untuk digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
"Tidak ada alokasi investasi di infrastruktur, yang tentu banyak yang mengintepretasikan bahwa ini akan menemukan risiko tinggi bagi dana haji," ucap Anggito.
"Saya akan menjawab tidak ada utang. Tadi pak Amir menyampaikan tidak ada hutang dan tidak ada alokasi di infrastruktur," tambah Anggito.
Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia 1442 H/2021 M.
Di tengah pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang melanda dunia, pemerintah menilai kesehatan, dan keselamatan jiwa jemaah lebih utama dan harus dikedepankan.
“Karena masih pandemi dan demi keselamatan jemaah, Pemerintah memutuskan bahwa tahun ini tidak memberangkatkan kembali jemaah haji Indonesia,” ujar Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.(*)
