TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kegiatan belajar mengajar secara tatap muka terbatas akan dijalankan secara ekstra hati-hati.

Jumlah kapasitas akan dikurangi dari tadinya 50 persen menjadi 25 persen.

Sekolah tatap muka rencananya akan dilakukan pada Juli mendatang.

Baca juga: Guru di Jakarta Dukung Pembelajaran Tatap Muka yang Diinisiasi Nadiem Makarim

"Tatap muka dilakukan secara terbatas. Pertama hanya boleh maksimal 25 persen dari total murid," kata Budi, usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Senin (7/6/2021).

Budi menyebutkan, Presiden meminta pembukaan sekolah tatap muka dilakukan secara sangat hati-hati.

Ini harus dilakukan mengingat melonjaknya kasus Covid-19 di sejumlah daerah di Indonesia, seperti Kudus (Hawa Tengah) dan Bangkalan (Jawa Timur).

Baca juga: Guru di Jakarta Sambut Pembelajaran Tatap Muka yang Diinisiasi Nadiem Makarim

Selain pembatasan kapasitas, durasi sekolah tatap muka juga dibatasi.

Sekolah hanya boleh dilakukan maksimal dua jam setiap harinya dan tidak boleh lebih dari dua hari selama seminggu.

"Opsi menghadirkan anak ke sekolah tetap ditentukan oleh orang tua. Dan semua guru sudah harus selesai divaksinasi sebelum dimulai," katanya.

Dengan demikian, Menkes meminta kepala daerah untuk memprioritaskan vaksinasi Covid-19 bagi tenaga pendidik, selain kepada lansia.

“Jadi mohon kepada kepala daerah karena vaksin kita kirim ke daerah, prioritaskan guru dan lansia, guru harus sudah divaksinasi sebelum tatap muka terbatas dilaksanakan," katanya.

Pada bagian lain, Perhimpunan dan Pendidikan Guru (P2G) mengkritisi kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) yang terkesan memaksakan kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) di tengah meningkatnya kasus Covid-19.

Perwakilan dari P2G, Iman Zanatul Haeri pada webinar pendidikan yang diselenggarakan Vox Populi mengatakan vaksinasi untuk guru hingga saat ini cenderung berjalan lambat.

Iman menilai hal ini ironi dengan keinginan pemerintah agar sekolah tatap muka bisa dibuka pada tahun ajaran baru.

"Program vaksinasi ini kan dari pemerintah untuk guru, dosen dan tenaga pendidikan. Yang mengatakan 5 juta adalah pemerintah. Artinya pemerintah punya gambaran, apabila target pemerintah tercapai, kemungkinan para dosen dan guru ini bisa membuka sekolah atau lembaga pendidikan lainnya," kata Iman, hari Minggu lalu.

Tidak Dapat Ditawar

Jelang PTM, P2G menegaskan pemenuhan target vaksinasi tidak dapat ditawar.

Walaupun sudah mulai banyak guru yang divaksin di daerah-daerah, khususnya di kota besar yang mengalami kasus yang tinggi, nyatanya masih banyak guru yang belum di vaksin. Dari 5 juta yang ditargetkan pemerintah, baru sekitar 900 ribu guru yang divaksin.

"Kita tau itu (vaksinasi) belum mencapai target pada bulan ini. Malah kemudian mundur sampai bulan Agustus, sampai hari hanya mencapai 900 ribu," kata Iman.

Baca juga: Panduan Cara Cek Penerima BLT UMKM Rp1,2 Juta Secara Online, Akses Laman Resmi BRI dan BNI

Iman mengatakan kendati vaksin bukan jaminan seseorang tidak terpapar virus, tapi vaksin merupakan standar yang sudah ditetapkan pemerintah.

P2G mengapresiasi Kemdikbud Ristek yang telah membuat dashboard yaitu daftar periksa, dimana sekolah-sekolah diuji persyaratannya apakah layak untuk membuka sekolah.

Namun, sekolah yang dinyatakan siap baru 54,41 persen. Artinya ada sekitar 45 persen sekolah yang belum siap untuk menggelar PTM.

"Kalau ada sekolah yang sampai detik ini belum siap, lantas kenapa harus dibuka di bulan Juli," ujar Iman.

"Ini dua hal yang saling berbenturan, di satu sisi jelas angka menunjukkan kita belum siap, tapi kalo memang seperti itu kita harus menyesuaikan diri dengan kemampuan pemerintah," kata Iman.

Iman menegaskan jika pemerintah bersikukuh membuka PTM pada bulan Juli, P2G meminta pemerintah agar vaksinasi tetap dilanjutkan, dipercepat dan membuat pakem protokol kesehatan (Prokes).

"Untuk prokes ini kan daerah terbagi-bagi, ada yang zona merah, kuning, hijau. Ada sekolah yang siap dan tidak siap. Yang tidak siap harus didorong oleh Pemda, institusi terkait agar misalnya dana BOS mereka cepat cair agar bisa belanja thermo gun, handsanitizer, dan lain sebagainya," ujar Iman. 

KPAI: Masih Banyak Guru Menolak Divaksin

Sekolah dengan skema pembelajaran tatap muka (PTM) rencananya dibuka pada Juli mendatang.

Namun sebulan jelang dilaksanakannya PTM tersebut, ternyata masih banyak guru yang menolak untuk divaksin.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti menyebut salah satu kasus penolakan tersebut ditemukan di Bengkulu.

Baca juga: Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia Akan Bertemu Sri Sultan Bahas Prioritas Vaksinasi Bagi Lansia

Berdasarkan data KPAI, guru yang sudah disuntik vaksin virus corona (Covid-19) di Bengkulu baru 50 persen.

"Saya koordinasi yang Bengkulu itu kenapa 50 persen angkanya? Ternyata banyak guru menolak divaksin. Itu juga jadi PR ya," ucap Retno dalam konferensi pers, Minggu (6/6/2021).

Baca juga: Belajar Online Tetap Jadi Alternatif Pendidikan Masa Depan

Retno mengungkapkan secara nasional cakupan vaksinasi terhadap guru baru 28 persen dari total 5 juta guru di seluruh Indonesia.

Data tersebut terakhir dimutakhirkan per 31 Mei lalu. Vaksinasi terhadap guru yang paling tinggi berada di DKI Jakarta dengan persentase sebanyak 78 persen.

Retno meminta agar pemerintah daerah dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) perlu meninjau ulang pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah.

Baca juga: KSAL Tekankan Kesejahteraan Anak Didik dan Inovasi dalam Pendidikan di Kodiklatal

"Kalau mau buka Juli, sebaiknya jangan main buka juga," ucap Retno. Selain kesiapan guru, Retno juga mengingatkan Kemndikbudristek dan pemda untuk memastikan kesiapan aspek-aspek lainnya seperti sarana dan prasarana.

Sebelumnya, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa pihaknya ingin kembali membuka sekolah tatap muka pada Juli mendatang di tengah pandemi virus corona.

Nadiem ingin pelajar kembali mendapatkan pembelajaran yang efektif.

"Tidak ada tawar-menawar untuk pendidikan, terlepas dari situasi yang kita hadapi," ujar Nadiem dalam acara yang disiarkan YouTube Kemendikbud RI, Rabu (2/6).

Senada dengan Nadiem, Presiden Joko Widodo juga ingin kegiatan belajar tatap muka di sekolah bisa mulai dilakukan pada Juli 2021.

Ia berharap pemberian vaksinasi terhadap tenaga pendidik serta guru mampu membawa sinyal baik terhadap pembukaan kembali aktivitas sekolah tatap muka di tengah pandemi Covid-19.

"Tenaga pendidik dan kependidikan, guru, kita berikan prioritas agar nanti di awal semester ke-2 pendidikan tatap muka bisa kita mulai lakukan," ucap Jokowi dalam siaran langsung yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (24/2).