Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Seleksi Kepegawaian di KPK

Jawab Kapitra Ampera, Choirul Anam: Komnas HAM Berhak Dapat Keterangan dari Siapa Pun di Negeri Ini

Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam menegaskan Komnas HAM berhak mendapatkan keterangan dari siapapun dan dimanapun di negeri ini.

Jawab Kapitra Ampera, Choirul Anam: Komnas HAM Berhak Dapat Keterangan dari Siapa Pun di Negeri Ini
Tangkapan Layar Youtube Kompas TV
Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam menegaskan pihaknya berhak mendapatkan keterangan dari siapapun dan di manapun di negeri ini.

Hal itu, kata Anam, didasarkan pada bunyi Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pernyataan itu ditegaskan Anam menjawab tudingan Politisi PDI-Perjuangan Kapitra Ampera yang menyebut Komnas HAM tidak punya hak untuk memanggil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

"Berdasarkan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang di situ diatur soal kewenangan kami, Komnas HAM berhak memanggil siapapun di negeri ini, Komnas HAM berhak untuk mendapatkan keterangan di negeri ini. Di manapun, dari siapa pun," kata Anam saat konferensi pers di kantor Komnas HAM RI Jakarta pada Rabu (9/6/2021).

Baca juga: Bukan Kali Pertama Berurusan dengan KPK, Komnas HAM Pernah Dapat Keterangan Kasus Air Keras Novel

Untuk diketahui Pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 mengatur tentang tugas dan wewenang Komnas HAM.

Pada ayat 3 disebutkan, untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan sejumlah hal di antaranya sebagaimana dikutip dari undang-undang tersebut:

a. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut; 

b. penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia; 

c. pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;

Baca juga: Komnas HAM Kirim Surat Panggilan Kedua untuk Pimpinan dan Sekjen KPK Terkait TWK

Halaman
123
Penulis: Gita Irawan
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas