Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan salah satu upaya mereka mencegah praktik politik uang dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Kalimantan Selatan adalah dengan melakukan giat patroli pengawasan.

Giat patroli bahkan telah digencarkan sejak 3 - 5 hari sebelum pelaksanaan PSU pada 9 Juni 2021.

"Kita melakukan yang namanya patroli. Pertama untuk mengecek kesiapan logistik teman - teman KPU, juga mencegah terjadinya tindakan serangan fajar atau serangan menjelang subuh, atau serangan malam, isya, kita juga tidak tahu waktu - waktunya (praktik politik uang)," kata Bagja kepada wartawan, Kamis (10/6/2021).

Baca juga: Bawaslu RI Berharap Tidak Ada PSU Kedua di Pilgub Kalsel

Selain jajaran Bawaslu daerah, Bagja menyebut patroli pengawasan juga dibantu instansi terkait seperti kepolisian.

Masyarakat pun diharapkan turut membantu seperti melaporkan jika mengetahui praktik politik uang di wilayahnya, berikut dengan melampirkan bukti yang cukup.

"Oleh sebab itu kami melakukan patroli tapi juga terbatas. temen kepolisian juga membantu, dan kami harapkan masyarakat juga membantu," terang dia.

"Siapapun yang lapor pasti kita tindaklanjuti kalau buktinya mencukupi," pungkas Bagja.

Baca juga: Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja Tinjau Langsung Kesiapan TPS Jelang PSU Pilgub Kalimantan Selatan

Senada, Ketua Bawaslu Kalsel Erna Kasypiah mengaku dari giat monitoring yang dilakukan, pihaknya tidak menemukan secara konkret upaya - upaya praktik yang melanggar aturan pemilihan.

"Pada saat patroli pengawasan kita belum menemukan secara konkret terhadap pemberian uang tersebut," ucapnya.

Selama 5 hari pelaksanaan pengawasan mengelilingi desa - desa yang menyelenggarakan PSU, praktek politik yang dilaporkan nihil.

"Tapi 5 hari berturut - turut mendekati hari H, Bawaslu keliling ke kampung - kampung, itu tidak ada," terang dia.