Tribun

Di Universitas Syiah Kuala, Ketua MPR Singgung Soal Program Pemda yang Tak Sinkron dengan Pusat

Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, Singapura kini telah menargetkan pada tahun 2030 bisa memenuhi sendiri 30 persen kebutuhan pangannya. 

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Di Universitas Syiah Kuala, Ketua MPR Singgung Soal Program Pemda yang Tak Sinkron dengan Pusat
MPR RI
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi sivitas akademika Universitas Syiah Kuala (USK) yang turut mendukung salah satu agenda penting kebangsaan, agar MPR RI bisa menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai bintang petunjuk arah pembangunan nasional. 

Sebagaimana telah disuarakan juga oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Forum Rektor Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pengurus Pusat Muhammadiyah, hingga Majelis Tinggi Agama Konghucu. 

Serta berbagai sivitas akademika lainnya. Semisal, Universitas Negeri Udayana Bali, Universitas Ngurah Rai Bali, Universitas Warmadewa Bali, dan Universitas Mahasaraswati Bali. 

"Singapura yang negara kecil saja memiliki perencanaan pembangunan sangat matang. Sebelum merdeka pada 1965, luas wilayah daratannya sekitar 581 kilometer persegi, jauh lebih kecil dibanding Jakarta yang memiliki luas daratan sekitar 661 kilometer persegi. Pada tahun 2015, luas daratan Singapura bertambah menjadi 719 kilometer persegi. Di tahun 2017, sudah mencapai 849 kilometer persegi. Luas wilayahnya masih akan terus bertambah hingga tahun 2030, setidaknya sekitar 100 kilometer persegi lagi," kata Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (11/6/2021).

Baca juga: Melayat ke Rumah Duka Sentosa, Wakil Ketua MPR: Semoga Pak Laoly dan Keluarga Tetap Tabah

Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, Singapura kini telah menargetkan pada tahun 2030 bisa memenuhi sendiri 30 persen kebutuhan pangannya. 

Padahal Singapura tidak memiliki lahan pertanian memadai.

Sebuah hal yang terlihat mustahil, namun bukan tidak mungkin bisa diwujudkan dengan adanya arah pembangunan yang berkesinambungan. 

"Sementara Indonesia, sepertinya masih terombang ambing tanpa arah yang jelas. Proyek pembangunan yang mangkrak sangat mudah ditemui, bahkan di Ibu Kota Jakarta. Presiden Jokowi saja sampai mengeluhkan, banyak program pemerintah daerah yang tidak sinkron dengan program pemerintah pusat. Misalnya, ada pembangunan waduk, tetapi tidak ada irigasinya. Ada pelabuhan, tetapi tidak ada akses jalan," tandas Bamsoet. 

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menekankan, keberadaan PPHN akan menggambarkan capaian besar yang ingin diraih Indonesia dalam 50 sampai 100 tahun ke depan. 

Presiden, gubernur, bupati/walikota terpilih bertugas menjabarkan teknis cara pencapaian arah besar Indonesia yang terangkum dalam PPHN. 

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas