TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Agama (Kemenag) membantah tudingan jeleknya diplomasi pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi terkait batal berangkatnya calon jemaah haji Indonesia tahun 2021.

Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Khoirizi Dasir, menyebut Indonesia menjalin diplomasi yang baik.

Khoirizi menegaskan, pembatalan pemberangkatan calon jemaah haji 2021 murni berdasarkan alasan pandemi Covid-19 dan mepetnya waktu persiapan.

Tidak hanya Indonesia, Khoirizi menyebut seluruh dunia belum mendapatkan informasi resmi mengenai penyelenggaraan dan kuota haji dari Arab Saudi.

"Kalau ada orang yang mengatakan ini sudah dapat itu sudah dapat, itu hoaks," ungkap Khoirizi dalam program Panggung Demokrasi Tribunnews, Rabu (9/6/2021).

Baca juga: Jika Arab Saudi Berikan Kuota Haji dalam Waktu Dekat, Apakah Jemaah Indonesia Diberangkatkan?

Khoirizi juga mengungkapkan dirinya menjalin komunikasi baik dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia.

"Beliau mengatakan kepada saya, Pak Dirjen, sampai hari ini pemerintah (Arab Saudi) belum mengeluarkan tentang instruksi atau keputusan tentang penyelenggaraan haji 2021," ungkapnya.

Duta Besar Arab Saudi, lanjut Khoirizi, menghormati dan memahami psikologi masyarakat Indonesia.

"Karena Indonesia negara terbesar, pengirim jemaah terbanyak, jemaah yang paling disiplin, yang paling mudah diatur, maka itu kalau lah ada keputusan dari Arab Saudi, Indonesia yang pertama kali akan diinformasikan atau diberi tahu pemerintah Arab Saudi," ungkap Khoirizi.

Khoirizi pun membantah sejumlah isu miring penyebab gagal berangkatnya calon jemaah haji Indonesia.

Baca juga: Sepekan Pembatalan Haji, 59 Jemaah Ajukan Pengembalian Setoran Pelunasan

"Jadi kalau ada yang mengatakan hubungan diplomasi kita jelek? Bohong."

"Ada yang mengatakan kita punya utang? Bohong."

"Ada yang mengatakan kita tidak bisa masuk? Bohong," tegas Khoirizi.

Pembatalan Haji 2021

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, keputusan pembatalan keberangkatan jemaah Haji 2021 sudah melalui kajian mendalam.

Kemenag sudah melakukan pembahasan dengan Komisi VIII DPR pada 2 Juni 2021.

Mencermati keselamatan jemaah haji, aspek teknis persiapan, dan kebijakan yang diambil oleh otoritas pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII DPR dalam simpulan raker tersebut juga menyampaikan menghormati keputusan yang akan diambil pemerintah.

"Komisi VIII DPR dan Kemenag, bersama stakeholder lainnya akan bersinergi untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi publik yang baik dan masif mengenai kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1442 H/2021 M," ujarnya dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Kamis (3/6/2021).

Baca juga: Dubes Arab Saudi Luruskan Informasi soal Pembatalan Haji, Termasuk soal Penggunaan Vaksin

Kemenag juga telah melakukan serangkaian kajian bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, dan lembaga terkait lainnya.

Pemerintah menilai, pandemi Covid-19 yang masih melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah.

Menurutnya, agama mengajarkan, menjaga jiwa adalah kewajiban yang harus diutamakan.

Ia menyebut, persiapan layanan di Saudi, baik akomodasi, konsumsi, maupun transportasi, belum bisa difinalisasi karena belum ada kepastian besaran kuota, termasuk juga skema penerapan protokol kesehatan haji, dan lainnya.

"Itu semua biasanya diatur dan disepakati dalam MoU antara negara pengirim jemaah dengan Saudi."

"Nah, MoU tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442H/2021M itu hingga hari ini belum juga dilakukan," tuturnya.

"Padahal, dengan kuota 5 persen dari kuota normal saja, waktu penyiapan yang dibutuhkan tidak kurang dari 45 hari," lanjut Menag.

Baca juga: Antrean Haji Makin Panjang, Kemenag: Itu Keniscayaan Tak Bisa Dihindari

Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah dampak dari penerapan protokol kesehatan yang diberlakukan secara ketat oleh Saudi karena situasi pandemi.

Pembatasan itu bahkan termasuk dalam pelaksanaan ibadah.

Berkaca pada penyelenggaraan umrah awal 2021, pembatasan itu antara lain larangan salat di Hijir Ismail dan berdoa di sekitar Multazam.

Shaf saat mendirikan salat juga diatur berjarak. Ada juga pembatasan untuk salat jemaah, baik di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

"Pembatasan masa tinggal juga akan berdampak, utamanya pada penyelenggaraan Arbain."

"Karena masa tinggal di Madinah hanya tiga hari, maka dipastikan jemaah tidak bisa menjalani ibadah Arbain," terang Menag.

Berita terkait Ibadah Haji 2021

(Tribunnews.com/Gilang Putranto/Nuryanti)