Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Otto Hasibuan Soal Pasal Penghinaan Presiden di RUU KUHP: Jangan Sampai Disalahgunakan!

Otto Hasibuan berpebdapat presiden memang tidak boleh dihina, dia memberikan catatan khusus terkait pasal penghinaan presiden yang masuk RUU KUHP.

Otto Hasibuan Soal Pasal Penghinaan Presiden di RUU KUHP: Jangan Sampai Disalahgunakan!
Tribunnews.com/ Reza Deni
Ketua DPN Peradi Otto Hasibuan di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (10/6/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPN Peradi Otto Hasibuan menilai soal dimasukkan pasal penghinaan presiden di RUU KUHP yang telah masuk prolegnas 2021.

Menurutnya, presiden memang tidak boleh dihina.

Namun, Otto memberikan catatan lanjut

"Tapi jangan sampai UU itu disalahgunakan dan berpotensi disalahgunakan oleh penegak hukum untuk bisa mendiskreditkan lawan-lawan politik," kata Otto  dalam Pengumuman dan Penyerahan Hadiah Pemenang Sayembara Desain Toga Advokat dan Peluncuran Logo Perhimpunan Advokat Indonesia di Balai Sidang JCC, Jakarta Pusat, Kamis (10/6/2021) malam.

Baca juga: ICJR Nilai Pasal Penghinaan kepada Presiden Sangat Berbahaya, Ada Ketidakpastian Hukum

Pengaturan itu menurutnya jangan sampai  menjadi lentur lagi  sehingga dianggap menjadi ancaman buat masyarakat.

"Karena bagaimana pun harus ada balance di antara rakyat dan pemerintah, pemerintah juga berhak dilindungi rakyat juga berhak dilindungi," katanya.

Dirinya mengambil contoh bagaimana RUU KUHP tak menjadi seperti UU ITE.

"Betul, jangan sampai seperti itu (UU ITE) jadi semakin banyak UU, belum tentu semakin baik, karena semakin banyak UU mengatur semakin banyak kebebasan yang diambil," pungkasnya.

Baca juga: Ada Pasal Penghinaan Presiden, Kontras: Hari Ini Kita Kembali ke Era Orde Baru

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengungkap alasan dimasukkannya pasal penghinaan presiden di RUU KUHP adalah agar masyarakat tak menjadi liberal. 

Menurut Yasonna, pasal semacam itu sudah lumrah diterapkan di beberapa negara, seperti Thailand dan Jepang. 

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Reza Deni
Editor: Theresia Felisiani
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas