Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pajak Sembako

PAN Desak Pemerintah Temukan Solusi Tingkatkan Penerimaan Negara Tanpa Menambah Penderitaan Rakyat

Selain PPN Sembako yang menuai kontroversi, pemerintah juga berencana untuk mengenakan PPN di sektor jasa pendidikan, dalam hal ini sekolah.

PAN Desak Pemerintah Temukan Solusi Tingkatkan Penerimaan Negara Tanpa Menambah Penderitaan Rakyat
Warta Kota/Arie Puji Waluyo
Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPR RI, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagaimana yang diketahui bahwa pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN atas jasa pendidikan.

Selain PPN Sembako yang menuai kontroversi, pemerintah juga berencana untuk mengenakan PPN di sektor jasa pendidikan, dalam hal ini sekolah.

Rencana pengenaan PPN ini akan diatur dalam perubahan kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

RUU KUP akan dibahas oleh pemerintah dan parlemen di tahun ini karena sudah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPR RI, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) mempertanyakan rencana pengenaan PPN Sekolah.

Baca juga: Tak Cuma Sembako, Sekolah Juga Bakal Dikenakan PPN, dari PAUD hingga Bimbel

Menurutnya, rencana ini dapat menurunkan minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya.

“Rencana pengenaan PPN sekolah akan membuat masyarakat terbebani untuk menyekolahkan anak-anaknya, apalagi jika kita berkaca pada kondisi di desa di mana minat masyarakat untuk bersekolah masih rendah," kata Eko kepada wartawan, Jumat (11/6/2021).

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) F-PAN Badan Anggaran (Banggar) dari Komisi VI ini menilai bahwa rencana pengenaan PPN Sekolah justru bertolak belakang dengan upaya pemerintah melakukan reformasi struktural di bidang pendidikan.

Eko menjelaskan, jika sekolah dikenakan PPN, maka iuran akan meningkat. Jika iuran tidak meningkat maka akan ada efisiensi. Jumlah tenaga pengajar akan dikurangi dan tentu yang akan dikorbankan adalah tenaga pengajar honorer.

Akibatnya, kualitas pengajaran sekolah tersebut menurun.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: chaerul umam
Editor: Hasanudin Aco
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas