Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pajak Sembako

Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan Bakal Tambah Beban Masyarakat yang Terpuruk Akibat Pandemi

TB Hasanuddin menyesalkan rencana pemerintah mengenakan pajak pendidikan dan sembako, jangan tamabah beban masyarakat yang terpuruk karena pandemi.

Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan Bakal Tambah Beban Masyarakat yang Terpuruk Akibat Pandemi
TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/FX ISMANTO
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan dan Mantan Ajudan Presiden RI ke-3 BJ Habibie, Mayor Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Tubagus Hasanuddin, lulusan Akmil 1974, kunjungi kantor Redaksi Tribunnews.com, Jumat (13/9/2019) di Jakarta. Dalam kunjungannya TB Hasanuddin disambut langsung oleh Direktur Grup Regional of Newspaper Kompas Gramedi, Febby Mahendra Putra dan langsung bercerita tentang sosok almarhum Presiden RI ke-3, Bacharuddin Jusuf Habibie semasa menjadi ajudannya. TRIBUNNEWS.COM/FX ISMANTO 

TRIBUNNJAKARTA - Anggota DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menyesalkan rencana pemerintah mengenakan pajak pendidikan dan sembako.

Menurut Hasanuddin, pemerintah jangan menambah beban masyarakat yang saat ini sedang terpuruk akibat pandemi.

"Sebagai wakil rakyat, banyak masyarakat di daerah yang mempertanyakan mengapa pendidikan dikenakan pajak, lalu apa benar sembako juga bakal kena pajak?" kata  anggota fraksi PDI Perjuangan ini, kepada wartawan, Jumat (11/6/2021).

Baca juga: PPI Nilai Rencana Pengenaan Pajak untuk Sembako dan Jasa Sekolah Tidak Tepat

Ia mengatakan, saat ini kondisi masyarakat di daerah ini sudah sangat menghawatirkan.

Menurutnya ratusan ribu bahkan jutaan rakyat menganggur dan yang dibutuhkan oleh mereka  saat ini sembako untuk sekedar menyambung hidup.

"Pembebanan pajak untuk sembako, walaupun baru rencana rasanya, harus dipertimbangkan ulang oleh pemerintah terutama di era pandemi ini. Bencana kekurangan makan akibat pengangguran  itu sudah didepan mata," ucapnya.

Baca juga: Komisi X DPR: Tugas Negara Membiayai Pendidikan Rakyat, Bukan Rakyat Membiayai Pendidikan

Hasanuddin mengatakan menaikan PPN pendidikan juga bukan saat yang tepat, karena ujung-ujungnya juga rakyat yang harus membayar lebih mahal.

Pajak itu, kata dia, sesungguhnya  instrumen dalam menerapkan keadilan sosial.

"Kenakanlah pajak yang tinggi pada mereka yang berpenghasilan tinggi seperti pajak mobil mewah, rumah mewah, barang mewah dan lain lain. Jangan dibebankan kepada rakyat kecil yang sudah hidupnya juga pas pasan," pungkasnya.

Ikuti kami di
Penulis: chaerul umam
Editor: Theresia Felisiani
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas