Moeldoko Dorong Pelaksanaan Riset untuk Mencari Tahu Penyebab Kenaikan Angka Kematian Ibu
Isu AKI menjadi perhatian Ibu Negara yang mengajak istri wakil presiden, istri menteri untuk melakukan gerakan menekan AKI.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Dewi Agustina

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia yang tak kunjung menurun tetap jadi fokus utama perhatian pemerintah di tengah pandemi Covid-19.
Hal itu disampaikan Kepala Staf Presiden Moeldoko usai menerima audiensi perwakilan United Nations Population Fund (UNFPA) di Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (11/6/2021).
Moeldoko pun mendorong berbagai pihak untuk melakukan riset yang lebih mendalam penyebab kenaikan AKI.
"Lihat angka kejadian, apa penyebabnya, dan dimana saja jumlah AKI meningkat," kata Moeldoko dalam siaran pers KSP, Sabtu (12/6/2021).
Moeldoko menjelaskan, isu kenaikan jumlah AKI sudah sampai kepada Presiden pada saat sidang kabinet.
Presiden bahkan telah memerintahkan kementerian/lembaga terkait agar semakin serius menekan jumlah AKI sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2020-2024 sebesar 183 per 100.000 kelahiran hidup.
Moeldoko menambahkan, isu AKI juga telah menjadi perhatian Ibu Negara yang telah mengajak istri wakil presiden, istri para menteri, hingga istri pemimpin lembaga untuk melakukan gerakan menekan AKI.
Termasuk juga di Kantor Staf Presiden (KSP) melalui Kedeputian II.
Dengan begitu, kata Moeldoko, pemerintah punya keyakinan dan semangat yang sama untuk menurunkan AKI.
Baca juga: Kardiovaskular Jadi Penyebab Utama Kematian di AS, 30 Persen di Antaranya Didominasi Perokok Pasif
Moeldoko yang didampingi Tenaga Ahli Utama Kedeputian II KSP Dr dr Brian Sri Prahastuti berharap, UNFPA bisa terus meningkatkan kerja sama dengan pemerintah untuk membantu penurunan AKI.
"Perluas juga jangkauannya dengan menggandeng komunitas ibu-ibu yang memiliki gerakan sama dalam menurunkan AKI, sehingga bisa menghadirkan gerakan yang masif," jelas Moeldoko.
Pada kesempatan yang sama, Brian mengungkapkan, KSP bersama UNFPA telah melakukan kajian efektivitas pertolongan persalinan melalui Jaminan Pembiayaan Pelayanan Persalinan (Jampersal) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Nantinya, hasil kajian itu akan jadi rekomendasi untuk Kementerian Kesehatan," ungkap Brian.