Pemulihan ekonomi yang digagas dalam RKP harus senantiasa mengedepankan keterpaduan dan keberlanjutan (sustainability) agar output dan outcome yang ingin dicapai dapat terukur, tepat sasaran, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

“Perlu kita ingat bahwa kebijakan yang tertuang dalam RKP 2022 merupakan sebuah keberlanjutan dari proses pembangunan yang sudah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020--2024. Oleh karena itulah, penyusunan RKP dan Prioritas Anggaran RAPBN 2022 tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus pula selaras dengan kondisi ekonomi makro dan Kebijakan Fiskal di tahun 2022,” jelasnya.

Terkait tema RKP 2020 yang mengusung “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, Ibas berharap tema ini dapat menjawab tantangan yang sedang dihadapi dalam proses pemulihan ekonomi akibat pandemi.

“RKP 2022 hendaknya mencerminkan kuatnya upaya Pemerintah untuk melanjutkan program pemantapan pemulihan ekonomi nasional, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial yang bersifat inklusif untuk menyalurkan subsidi tepat sasaran dan tepat guna berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mendorong pemulihan dunia usaha khususnya usaha Ultra Mikro dan UMKM, serta program Pro-Rakyat yang mengangkat kehidupan masyarakat,” ucapnya.

Sebagai penutup, Ibas juga mengingatkan agar program prioritas pembangunan tetap berjalan dan jangan sampai mangkrak.

“Kami berharap program prioritas pembangunan yang memiliki nilai tambah ekonomi tinggi tidak boleh sampai terhenti atau mangkrak, tetapi tetap dilanjutkan dengan memperhatikan aspek lingkungan, teknologi, kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, Kami berharap prioritas anggaran tahun 2022 bisa semakin efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.