TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat Panitia Kerja Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Prioritas Anggaran RAPBN Tahun 2022 digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/6/2021).

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, menyampaikan beberapa pandangannya.

Disampaikan Ibas, beban utang yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi nasional yang terkontraksi menjadi side effect merupakan dua dampak akibat kondisi ketidakpastian ekonomi di tengah pandemi saat ini.

Selain dua masalah utama tersebut, muncul pula masalah ekonomi lain seperti peningkatan kemiskinan, pengangguran, serta rasio gini di Indonesia.

Sehubungan dengan ini, perluasan target penerima manfaat dan peningkatan indeks bantuan perlu ditingkatkan.

"Perluasan target penerima manfaat dan peningkatan indeks bantuan kemudian diperlukan untuk masyarakat miskin dan rentan miskin untuk dapat mempertahankan kehidupan dan penghidupan mereka di masa penuh ketidakpastian ini," kata Ibas.

Baca juga: DPR Ingatkan Desain RAPBN 2022 Jadi Kunci Keberlanjutan Pemulihan

Penyusunan RKP dan Prioritas Anggaran RAPBN 2022 memiliki nilai strategis bagi pembangunan ekonomi nasional.

Sebab, RKP dan RAPBN 2022 merupakan APBN transisi untuk kembali rebound dan kembali membawa defisit di bawah 3% terhadap PDB dan pada APBN 2023.

Terkait hal ini, Ibas menerangkan bahwa trendline positif sangat diperlukan untuk mencapai target yang diharapkan.

“Namun, perlu kami ingatkan bahwa fondasi paling awal dari pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19. Percepatan belanja pemerintah terutama berbagai bentuk bantuan sosial, program padat karya, serta mendorong belanja masyarakat untuk membangkitkan geliat pertumbuhan ekonomi. Demand side harus diperbesar, karena ekonomi kita akan bertumbuh jika konsumsi berjalan,” ujarnya.

Ketua Fraksi Demokrat DPR RI ini juga menyampaikan beberapa poin penting yang harus diterapkan dalam RKP dan Prioritas Anggaran RAPBN 2022.

"Penyusunan RKP dan Prioritas Anggaran di tahun 2022 tidak hanya sekedar baik secara konseptual, tetapi secara implementatif juga harus mampu menjadi acuan serta panduan yang efektif dan tepat sasaran dalam menentukan arah dan tujuan kebijakan pembangunan nasional di tahun 2022," ujarnya.

"RKP juga hendaknya mampu mengintegrasikan program kerja antar kementerian/lembaga sekaligus menghubungkan pembangunan yang dilakukan, baik ditingkat pusat maupun daerah," lanjutnya.

Selain itu, Ibas juga menekankan bahwa penyusunan RKP dan Prioritas Anggaran RAPBN 2022 juga harus mengutamakan prinsip inklusifitas.