Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kominfo Ajak Pengguna Internet Lawan Arus Disinformasi di Tengah Pandemi

Henry mengajak pengguna internet yang besarnya mencapai 89 persen dari jumlah penduduk untuk memastikan dahulu informasi yang beredar.

Kominfo Ajak Pengguna Internet Lawan Arus Disinformasi di Tengah Pandemi
Tribunnews.com/ Adi Suhendi
Ilustrasi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di tengah gelombang pengguna aktif internet, terselip persoalan arus disinformasi lewat media sosial.

Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika Prof. Henry Subiakto mengatakan, medsos kerap dijadikan sumber berita bohong.

Henry mengajak pengguna internet yang besarnya mencapai 89 persen dari jumlah penduduk untuk memastikan dahulu informasi yang beredar.

“Kenapa masyarakat percaya hoaks, karena kecenderungan click bait membaca dan menyimpulkan secara cepat. Kemudian confirmatory bias, mudah percaya informasi yang mirip prasangkanya,” kata Henry dalam kegiatan dialog publik Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo berjudul “Cerdas Membangun Konten, Melawan Hoaks di Tengah Pandemi”, Rabu (16/6/2021).

“Masyarakat juga suka percaya disinformasi yang berasal dari teman sekelompok yang memiliki nilai, sikap dan kepercayaan yang sama,” sambungnya.

Baca juga: Persaingan Bisnis Modem Internet Makin Kompetitif di Era Digital

Henry melanjutkan, masyarakat juga cenderung tidak kritis terhadap informasi dan kredibilitas berita yang mudah membangkitkan emosional kolektif.

Masyarakat juga mudah percaya terhadap informasi berulang atau sama yang datang dari berbagai sumber, apalagi jika ada tokoh yang membenarkan berita hoaks tertentu.

“Atas dasar itu semua, kita jangan terlalu percaya dengan isi medsos, karena banyak diwarnai permainan dan rekayasa. Berdasarkan hasil penelitian Oxford University, ada manipulasi-manipulasi disinformasi secara global, termasuk di Indonesia, lewat buzzer atau cyber army,” ujar Henry.

Berdasarkan hasil penelitian Oxford tersebut juga, Henry mengonfirmasi bahwa buzzer atau cyber army di Indonesia dimiliki oleh pihak-pihak tertentu seperti sektor swasta maupun partai politik, bukan milik pemerintah.

“Kita tentu percaya dengan kredibilitas Oxford University. Memang banyak negara-negara yang menggunakan buzzer atau cyber army. Di Indonesia, buzzer yang ada itu milik parpol dan swasta, sementara pemerintah tidak punya buzzer,” tegas Henry.

Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir menjelaskan dalam setiap interaksi sosial peranan medsos sebagai wujud interaksi sosial kebangsaan harus memberikan solusi terhadap setiap permasalahan bangsa.

“Dalam menghadapi pandemi ini kita saling meringankan, jangan saling memberatkan seperti berita tentang konspirasi, tentang hal-hal yang menganggap virus ini buatan,” ujar Haedar.

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas