PKB Minta Presiden Pimpin Langsung Percepatan Vaksinasi, karena Kasus Covid-19 Melonjak Lagi
Menurut Luqman Hakim, proses vaksinasi harus dipercepat perluasan dan jangkauannya kepada masyarakat.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin langsung percepatan vaksinasi Covid-19 bagi warga masyarakat.
Hal tersebut perlu dilakukan di tengah melonjaknya angka positif Covid-19.
Menurut Luqman, proses vaksinasi harus dipercepat perluasan dan jangkauannya kepada masyarakat.
"Untuk percepatan vaksinasi inilah, Presiden Jokowi perlu memimpin sendiri program vaksinasi agar hambatan-hambatan pelaksanaan vaksinasi dapat diretas dengan mudah," kata Luqman melalui keterangannya, Selasa (15/6/2021).
Luqman menilai, percepatan vaksinasi ini dapat tercapai apabila dalam satu hari program menjangkau minimal dua juta orang.
Jika hal tersebut dilakukan, bukan tidak mungkin akan tercipta herd immunity dalam waktu yang tidak lama.
"Saya yakin, jika setiap hari program vaksinasi mampu menjangkau minimal 2 (dua) juta orang, maka dalam waktu tidak lama akan tercipta kekebalan komunal yang menjadi syarat utama pandemi Covid-19 ini berakhir dan kehidupan dapat berjalan normal kembali," ujarnya.
Baca juga: Kemenhub: Sektor Transportasi Harus Diprioritaskan Mendapat Vaksinasi Covid-19
Di sisi lain, Luqman menyoroti meningkatnya angka positif Covid-19 beberapa hari terakhir di berbagai daerah.
Menurutnya, selain karena adanya varian baru yang diperkirakan lebih cepat penularannya, kebijakan pemerintah mengizinkan tempat-tempat wisata dibuka pada libur panjang, turut memberikan kontribusi peningkatan kasus.
Baca juga: Wapres Tinjau Pemberian Vaksin di Tangsel dan Tangerang: Targetkan 1 Juta Vaksinasi per Hari
Luqman mengapresiasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang bergerak cepat menerbitkan instruksi kepada pemerintah daerah yang isinya agar mengencangkan kembali pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat.
"Pemerintah daerah dan masyarakat memang perlu terus menerus diingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Karena gejala kejenuhan masyarakat atas pandemi Covid-19 terjadi secara meluas," ucapnya.
Namun demikian, Luqman menilai Instruksi Mendagri ini belum cukup mengatasi masalah. Di tengah kejenuhan masyarakat yang meluas, naiknya kembali angka penularan Covid-19 tentu sangat merisaukan.
"Saya tentu berharap pemerintah dapat meyakinkan masyarakat untuk terus menjalankan protokol kesehatan. Tetapi itu tidak cukup," pungkasnya.
