Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Konsorsium Riset dan Inovasi Covid 19, Lembaga Eijkman dan Dr. dr. Terawan Agus Putranto membahas hambatan yang dihadapi dalam mengembangkan vaksin Merah Ptih dan Vaksin Nusantara. 

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menegaskan Indonesia tidak boleh bergantung pada impor vaksin terus menerus. Apalagi disaat yang sama anak bangsa mampu pengembangkan vaksin dalam negeri. 

“Kita tidak boleh bergantung pada impor vaksin terus menerus, di saat anak bangsa mampu mengembangkan vaksin dalam negeri," tegas Eddy, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (16/6/2021). 

"Melalui forum ini Komisi VII DPR RI memberikan dukungan penuh dan akan mengawal secara seksama agar Vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara dapat segera dipercepat uji klinisnya dan memasuki fase produksi dalam tenggat waktu yang tidak terlalu lama lagi," ungkapnya.

Baca juga: 260 Juta Dosis Vaksin Sinovac Tiba Bertahap ke Indonesia Hingga Akhir Tahun

Eddy Soeparno yang juga Sekjen DPP PAN ini meminta agar Lembaga Eijkman diberi anggaran yang lebih instrumental karena Vaksin Merah Putih identik dengan kemandirian dan kedaulatan vaksin bagi Indonesia. 

"Minimnya dana riset dan pengembangan Lembaga Eijkman serta anggaran yang belum turun secara utuh harus diatasi agar Produksi Vaksin Merah Putih bisa disegerakan," kata dia. 

Untuk Vaksin Nusantara, Eddy menyoroti persoalan yang dihadapi penggagasnya Dr. dr. Terawan Agus Putranto yang terhambat melaksanakan uji klinis tahap III karena adanya pembatasan dari sejumlah lembaga negara. 

"Mengapa penelitian untuk mengembangkan Vaksin Nusantara yang berbasis dendritik distop? Padahal kita justru harus mendorong riset tersebut karena berpotensi melahirkan vaksin dalam negeri, sebagaimana halnya vaksin Nusantara," jelas Eddy.

Baca juga: Jenis Vaksin Gotong Royong dan Pemerintah Tetap Berbeda

“Oleh karena itu Komisi VII DPR RI akan menggagas Rapat Gabungan dengan Komisi dan para mitra terkait untuk mengurai hambatan-hambatan yang terjadi saat ini dalam rangka pengembangan dan produksi massal dari vaksin hasil kreasi anak bangsa," pungkasnya.