Penolakan gagasan presiden tiga periode juga datang dari politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Guntur Romli. 

Menurut Guntur Romli, usulan duet Jokowi-Prabowo untuk mencegah polarisasi politik adalah alasan yang mengada-ada. 

Guntur pun mengungkapkan tiga alasan penolakan usulan presiden tiga periode. 

"Pertama, melanggar Konstitusi. Pasal 7 dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara tegas menyatakan presiden dan wakil presiden menjabat selama lima tahun dan hanya bisa diperpanjang sebanyak satu kali. Artinya cukup 2 periode saja," ujar Guntur Romli dalam keterangannya, Minggu (20/6/2021). 

Kedua, lanjutnya, Presiden Jokowi sudah tegas menolak usulan itu dengan mengatakan yang mengusulkan "cari muka" atau ingin "menampar" Jokowi.

Ketiga, menurut Guntur, usulan itu merupakan pengkhianatan terhadap demokrasi dan reformasi.

"Karena agenda awal gerakan Reformasi 1998 adalah membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden, yang dituangkan dalam Ketetapan MPR Nomor XIII/MPR/1998 bahwa presiden dan wakil presiden yang sudah menjabat bisa dipilih hanya untuk 1 periode lagi (2 periode). Artinya 2 periode adalah amanat Reformasi 1998 yang mengakhiri kediktatoran Orde Baru Soeharto yang tidak mengenal batas masa jabatan presiden," jelasnya. 

5. PKB

Meski merupakan partai pendukung Jokowi, PKB menolak usulan presiden tiga periode. 

Ketua DPP PKB, Daniel Johan, yang juga anggota Komisi IV DPR RI, meminta masyarakat agar menganggap kemunculan Komunitas Jok-Pro 2024 sebagai aspirasi biasa. 

Ia mengingatkan Jokowi sudah pernah menolak wacana presiden tiga periode.

Daniel menilai sikap penolakan tersebut bisa menjadi pegangan bagi setiap pendukung Jokowi.

"Tapi kan Presiden Jokowi sudah sampaikan menolak wacana presiden tiga periode. Beliau tegak lurus dengan konstitusi dan amanat reformasi," ucap dia, Sabtu (19/6/2021), dikutip dari Kompas.com.

"Jadi saya rasa ini bisa menjadi pegangan bagi segenap pendukungnya," imbuhnya.