Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
TribunNews | PON XX Papua
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Seleksi Kepegawaian di KPK

Komnas HAM Apresiasi Kedatangan Kepala BKN untuk Memberikan Klarifikasi Terkait TWK Pegawai KPK

Saat ini Bima dan jajarannya sudah menjalani proses klarifikasi tersebut dengan Tim Komnas HAM.

Komnas HAM Apresiasi Kedatangan Kepala BKN untuk Memberikan Klarifikasi Terkait TWK Pegawai KPK
Gita Irawan/Tribunnews.com
Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufn Damanik megaskan kelima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kolega 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik mengapresiasi kedatangan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana hari ini Selasa (22/6/2021) ke kantor Komnas HAM RI Menteng Jakarta Pusat.

Bima akan memberikan klarifikasi kepada Komnas HAM terkait aduan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menduga ada pelanggaran HAM dalam proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Saat ini Bima dan jajarannya sudah menjalani proses klarifikasi tersebut dengan Tim Komnas HAM.

Taufan juga menjelaskan sejumlah poin yang akan diklarifikasi kepada Bima dan jajarannya di antaranya terkait proses, ide, metode yang digunakan, serta penggagas TWK pegawai KPK

"Kami menyampaikan terimakasih kepada kepala BKN, Wakil Kepala BKN dan beberapa jajarannya sudah hadir dan kita akan mintai keterangan pemeriksaan terkait proses, ide, metode yang digunakan. Dan siapa yang menggagaskan," kata Taufan di kantor Komnas HAM RI Jakarta pada Selasa (22/6/2021).

Baca juga: Novel Baswedan, Febri Diansyah, dan Beberapa Pegawai KPK Gagal TWK Disusupkan Ke Grup Bitcoin

Taufan menjelaskan keterangan kepada staf BKN dalam proses klarifikasi Komnas HAM sebelumnya belum mencukupi.

Hal itu, kata dia, karena ada hal yang harus diklarifikasi terkait kebijakan yang diambil pimpinan.

"Menurut kita keterangan staf terdahulu masih belum mencukupi. Ada yang menyangkut kebijakan. Kebijakan kan harus pimpinan," kata Taufan.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan meminta klarifikasi terkait munculnya perbedaan keterangan dari sejumlah pihak yang ditemukan sepanjang proses penyelidikan kasus tersebut.

Perbedaan keterangan tersebut, kata Taufan, di antaranya tentang siapa sebetulnya penggagas kebijakan TWK.

Halaman
12
Penulis: Gita Irawan
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas