Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pajak Sembako

Anggota DPR: Daripada Pajaki Sembako, Lebih Baik Pemerintah Evaluasi Kinerja Perpajakan

Anggota Komisi IV DPR harap pemerintah melakukan evaluasi terkait rencana pengenaan PPN Pangan Pokok.

Anggota DPR: Daripada Pajaki Sembako, Lebih Baik Pemerintah Evaluasi Kinerja Perpajakan
TRIBUN JATENG/TRIBUN JATENG/HERMAWAN HANDAKA
Ilustrasi pedagang sembako melakukan transaksi jual, Jumat (11/6/21). Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako. Sembako kena PPN itu tercantum dalam draft RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam pasal 4A, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dihapus dalam RUU KUP sebagai barang yang tidak dikenakan PPN. Dengan kata lain, sembako akan dikenakan PPN. Teranyar diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan opsi tarif PPN untuk sembako. Salah satunya adalah opsi dikenakan tarif 1%. TRIBUN JATENG/HERMAWAN HANDAKA 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan meminta pemerintah segera mengevaluasi kinerja perpajakan di tanah air.

Pasalnya pendapatan perpajakan tahun 2020 turun sebesar 16,88 persen dibanding tahun 2019 lalu.

Menurut Johan, dengan penurunan ini pemerintah mesti kerja keras dan tidak boleh membuat kebijakan perpajakan yang menciderai keadilan dan memberatkan beban ekonomi rakyat seperti rencana PPN sembako dan PPN sekolah.

"Saya minta pemerintah mesti evaluasi kinerja perpajakan karena ternyata pada tahun 2019 lalu penerimaan PPN bisa mencapai Rp 655,4 Triliun tanpa harus berwacana pengenaan PPN Sembako," kata Johan melalui keterangannya, Kamis (24/6/2021).

Baca juga: Komisi IV Minta Rencana Pajak Sembako Dikaji Ulang

Anggota Komisi IV DPR ini juga menjelaskan agar pemerintah melakukan evaluasi terkait rencana pengenaan PPN Pangan Pokok.

Hal ini karena situasi data pangan di Indonesia masih amburadul sehingga rencana penerapan multitarif PPN sembako akan sangat sulit diterapkan serta biaya administrasi pemungutannya akan jadi lebih mahal.

"Salah satu indikator dari data pangan kita bermasalah adalah carut-marutnya data impor pangan dan belum terwujudnya kesatuan data tentang kondisi pangan nasional,” ujar Johan.

Selain itu, legislator dari NTB ini melihat bahwa sembako termasuk barang yang memiliki rantai pasok yang panjang serta sebagai sektor informal pertanian.

Baca juga: Keinginan Sri Mulyani Pajaki Sembako Bakal Dijegal Fraksi Demokrat DPR

Menurutnya, pemerintah mesti memahami bahwa rantai pasok pangan berbeda dengan rantai pasok produk dan jasa lainnya.

Sebab perubahan yang terus-menerus dan signifikan terhadap kualitas produk pangan di seluruh rantai pasok hingga pada titik akhir produk tersebut di tangan konsumen.

Halaman
12
Penulis: chaerul umam
Editor: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas