Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pemerintah Dukung Percepat Pengesahan RUU PKS, Ini Tanggapan Fraksi PAN 

Fraksi PAN melihat ada semangat yang baik dari dirumuskannya RUU PKS, ada perlindungan pada perempuan dan anak.

Pemerintah Dukung Percepat Pengesahan RUU PKS, Ini Tanggapan Fraksi PAN 
Ist
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan melantik jajaran Pengurus DPW PAN Jawa Barat periode 2020-2025 di bawah komando Artis sekaligus Anggota DPR RI Desy Ratnasari. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mendukung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mempercepat pengesahan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Terkait rencana pembahasan dan pengesahan RUU PKS, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PAN di Baleg DPR-RI Desy Ratnasari mengatakan pada prinsipnya Fraksi PAN melihat ada semangat yang baik dari dirumuskannya RUU tersebut.

Yakni perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta antisipasi juga rehabilitasi untuk korban kekerasan seksual

"Dengan adanya UU ini nanti, diharapkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama kekerasan seksual seperti pelecehan, pemerkosaan, KDRT dan lainnya dapat berkurang secara signifikan," ujar Desy, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (24/6/2021). 

Baca juga: Hari ini, Hakim Jatuhkan Vonis Rizieq Shihab, Menantunya dan Dirut RS UMMI Bogor

Namun, Desy mengungkap F-PAN juga melihat adanya beberapa pasal dan ayat dalam RUU tersebut yang dipandang bertentangan dengan nilai dan norma agama, sosial, serta adat budaya bangsa.

Pihaknya meminta agar pasal dan ayat-ayat tersebut ditinjau ulang, jangan sampai semangat yang baik untuk melindungi perempuan dan anak justru jadi bertentangan dengan norma, nilai dan ajaran agama. 

"Indonesia merupakan negara Berketuhanan Yang Maha Esa, sehingga tidak boleh ada undang-undang yang isinya bertentangan dengan ajaran agama," kata dia. 

Desy lantas memamparakn beberapa Pasal dan ayat yang dianggap bertentangan.

Pertama, Pasal 15. Fraksi PAN menilai, ketentuan dalam Pasal 15 RUU PKS seolah memperbolehkan aborsi yang apabila dilakukan tanpa melalui paksaan. 

Hal ini berpotensi melahirkan pandangan keliru terhadap aborsi.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas