Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Pemerintah Dukung Percepat Pengesahan RUU PKS, Ini Tanggapan Fraksi PAN 

Fraksi PAN melihat ada semangat yang baik dari dirumuskannya RUU PKS, ada perlindungan pada perempuan dan anak.

Pemerintah Dukung Percepat Pengesahan RUU PKS, Ini Tanggapan Fraksi PAN 
Ist
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan melantik jajaran Pengurus DPW PAN Jawa Barat periode 2020-2025 di bawah komando Artis sekaligus Anggota DPR RI Desy Ratnasari. 

Sedangkan aborsi sangat bertentangan dengan norma agama, sebagaimana termaktub dalam al Qur’an.

Baca juga: Jenazah Pasien Covid-19 Diangkut Pakai Truk, Perajin Peti Jenazah Kewalahan

Kedua, Pasal 16. Fraksi PAN menilai bahwa ketentuan dalam Pasal 16 RUU PKS bersifat ambigu dan multitafsir.

Perkosaan yang didefinisikan sebagai kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan dan seterusnya, justru berpotensi melahirkan praktik seks bebas, apabila dilakukan tidak didasarkan pada kriteria ancaman kekerasan, alias suka sama suka atau dengan persetujuan bersama  (zina). 

Dalam ketentuan agama ditegaskan bahwa zina itu sesuatu yang dilarang.

Perbuatan melanggar ketentuan agama sejatinya termasuk perbuatan keji, termasuk dalam konteks seksualitas. 

"Seharusnya orang yang ketahuan berbuat zina perlu mendapatkan sanksi tegas, agar dapat meminimalisir tindakan keji tersebut," jelasnya. 

Ketiga, Pasal 18. Fraksi PAN menilai, ketentuan dalam Pasal 18 RUU PKS perihal pemaksaan pelacuran sebagai kekerasan seksual sangat juga ambigu dan multitafsir.

Fraksi PAN menilai pelacuran, baik yang dipaksa maupun tidak dipaksa, tetap dilarang, baik menurut agama maupun hukum positif.

Baca juga: Awalnya Mengira Kena Prank, Motor Milik Staf Diskominfo Bondowoso Ternyata Hilang Dicuri Maling 

Keempat, Pasal 11 ayat 3. Fraksi PAN berpandangan bahwa pengaturan terkait kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait ajaran agama yang mengatur hubungan suami istri dan anak dalam kehidupan keluarga. 

"Bahwa pengaturan kehidupan  keluarga juga sudah diatur dalam UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika hal ini dianggap tidak memadai maka yang perlu dilakukan adalah Revisi UU Perkawinan," kata Desy. 

Halaman
123
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas