TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mendukung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mempercepat pengesahan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Terkait rencana pembahasan dan pengesahan RUU PKS, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PAN di Baleg DPR-RI Desy Ratnasari mengatakan pada prinsipnya Fraksi PAN melihat ada semangat yang baik dari dirumuskannya RUU tersebut.

Yakni perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta antisipasi juga rehabilitasi untuk korban kekerasan seksual. 

"Dengan adanya UU ini nanti, diharapkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama kekerasan seksual seperti pelecehan, pemerkosaan, KDRT dan lainnya dapat berkurang secara signifikan," ujar Desy, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (24/6/2021). 

Baca juga: Hari ini, Hakim Jatuhkan Vonis Rizieq Shihab, Menantunya dan Dirut RS UMMI Bogor

Namun, Desy mengungkap F-PAN juga melihat adanya beberapa pasal dan ayat dalam RUU tersebut yang dipandang bertentangan dengan nilai dan norma agama, sosial, serta adat budaya bangsa.

Pihaknya meminta agar pasal dan ayat-ayat tersebut ditinjau ulang, jangan sampai semangat yang baik untuk melindungi perempuan dan anak justru jadi bertentangan dengan norma, nilai dan ajaran agama. 

"Indonesia merupakan negara Berketuhanan Yang Maha Esa, sehingga tidak boleh ada undang-undang yang isinya bertentangan dengan ajaran agama," kata dia. 

Desy lantas memamparakn beberapa Pasal dan ayat yang dianggap bertentangan.

Pertama, Pasal 15. Fraksi PAN menilai, ketentuan dalam Pasal 15 RUU PKS seolah memperbolehkan aborsi yang apabila dilakukan tanpa melalui paksaan. 

Hal ini berpotensi melahirkan pandangan keliru terhadap aborsi.

Sedangkan aborsi sangat bertentangan dengan norma agama, sebagaimana termaktub dalam al Qur’an.

Baca juga: Jenazah Pasien Covid-19 Diangkut Pakai Truk, Perajin Peti Jenazah Kewalahan

Kedua, Pasal 16. Fraksi PAN menilai bahwa ketentuan dalam Pasal 16 RUU PKS bersifat ambigu dan multitafsir.

Perkosaan yang didefinisikan sebagai kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan dan seterusnya, justru berpotensi melahirkan praktik seks bebas, apabila dilakukan tidak didasarkan pada kriteria ancaman kekerasan, alias suka sama suka atau dengan persetujuan bersama  (zina). 

Dalam ketentuan agama ditegaskan bahwa zina itu sesuatu yang dilarang.

Perbuatan melanggar ketentuan agama sejatinya termasuk perbuatan keji, termasuk dalam konteks seksualitas. 

"Seharusnya orang yang ketahuan berbuat zina perlu mendapatkan sanksi tegas, agar dapat meminimalisir tindakan keji tersebut," jelasnya. 

Ketiga, Pasal 18. Fraksi PAN menilai, ketentuan dalam Pasal 18 RUU PKS perihal pemaksaan pelacuran sebagai kekerasan seksual sangat juga ambigu dan multitafsir.

Fraksi PAN menilai pelacuran, baik yang dipaksa maupun tidak dipaksa, tetap dilarang, baik menurut agama maupun hukum positif.

Baca juga: Awalnya Mengira Kena Prank, Motor Milik Staf Diskominfo Bondowoso Ternyata Hilang Dicuri Maling 

Keempat, Pasal 11 ayat 3. Fraksi PAN berpandangan bahwa pengaturan terkait kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait ajaran agama yang mengatur hubungan suami istri dan anak dalam kehidupan keluarga. 

"Bahwa pengaturan kehidupan  keluarga juga sudah diatur dalam UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika hal ini dianggap tidak memadai maka yang perlu dilakukan adalah Revisi UU Perkawinan," kata Desy. 

Lebih lanjut, Desy mengimbau agar seluruh stakeholder menjelaskan secara terbuka dan terang benderang kepada masyarakat.

Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan misinterpretasi terhadap substansi undang-undang tersebut.

"Jika tetap dipaksakan untuk dibahas tanpa penjelasan dan penyesuaian substansi yang memadai, yang bisa diterima semua pihak, maka secara terpaksa Fraksi PAN akan menolak pengesahan RUU PKS tersebut," tandasnya.