Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP Projo Budi Arie Setiadi mengatakan sejumlah negara telah mengubah konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan presiden.

Budi Arie menegaskan posisi politik Projo adalah memberikan dukungan selama dua periode terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia juga memastikan Projo akan mengikuti amanat konstitusi.

Hal tersebut diungkapkan Budi Arie dalam diskusi Tribun Network, "Pro Kontra Presiden 3 Periode dan Pasangan Jokowi-Prabowo" yang dipandu Wakil Direktur Pemberitaan dan Manajer Pemberitaan Tribun Network, Domuara D Ambarita dan Rachmat Hidayat, Kamis (24/6/2021).

"Dua hal itu yang menjadi acuan berpikir dan bertindak kita. Apa yang dilontarkan Bung Qodari melewati di luar kotak ini," ujar Budi Arie.

Namun, ucap Budi, sudah ada sejumlah negara yang melakukan amandemen terhadap masa jabatan presiden.

Baca juga: Fadli Zon: Wacana Presiden 3 Periode Sangat Kontraproduktif dan Tak Etika Disituasi Pandemi

Di antaranya Rusia, yang membuka pintu bagi Vladimir Putin berkuasa hingga 2036.

Kemudian, Kanselir Jerman bisa sampai empat periode.

"Perubahan itu terjadi. Ada suatu kebutuhan-kebutuhan sesuai kondisinya. Korea Selatan mulai memperbincangkan itu, masa tidak bisa dua periode," tutur Budi.

Budi Arie merespon soal wacana Penasihat Relawan Joko Widodo-Prabowo Subianto (Jokpro) untuk 2024 Muhammad Qodari.

Baca juga: Wacana Presiden 3 Periode, Fadli Zon: Kasihan Pak Jokowi

Namun, Projo mengkhawatirkan soal demokrasi di Indonesia yang belum matang.

Misalnya, saat terjadi polarisasi pada Pemilihan Umum 2019 lalu. Kemudian, wacana yang dilontarkan Qodari dinilai tidak tepat.

Sebab, digagas di tengah pandemi Covid-19 yang sedang 'mengganas'.

"Mungkin tahun depan bisa gencar, kita bisa lihat dinamika masyarakat. Karena harus melihat kebutuhan untuk bangsa negara dan nasib rakyat. Projo tergantung kepada rakyat," kata Budi Arie mengenai wacana 3 periode Jokowi.